Berita

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan. (Foto: Fraksi Demokrat)

Politik

Ketua DPRD DKI Diganti, Demokrat Tekankan Kolaborasi

SABTU, 02 MEI 2026 | 05:44 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta dinilai sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar dalam sistem demokrasi. 

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan menilai proses tersebut sebagai mekanisme kelembagaan yang harus dihormati selama berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Momentum pergantian kepemimpinan ini semestinya dimanfaatkan untuk memperkuat soliditas internal DPRD," kata Ali, dikutip Sabtu 2 Mei 2026.


Ali juga mendorong agar kepemimpinan DPRD ke depan mampu mengedepankan sinergi lintas partai politik. Selain itu, ruang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan perlu diperluas, mulai dari pemerintah daerah, antar SKPD/UKPD, BUMD dan dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil. 

"Tantangan pembangunan Jakarta ke depan kian kompleks dan membutuhkan pendekatan yang inklusif serta berorientasi pada kepentingan publik,' kata Ali. 

DPRD, lanjut Ali, tidak hanya menjadi arena politik, tetapi juga wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara konkret dan berkelanjutan.

Ia pun menegaskan komitmen Fraksi Partai Demokrat untuk tetap bersikap konstruktif dan terbuka dalam bekerja sama dengan seluruh unsur di DPRD DKI Jakarta. 

Kepemimpinan baru diharapkan mampu membangun komunikasi yang sehat dan produktif demi melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan pergantian Ketua DPRD sisa masa jabatan 2024-2029. Dalam forum tersebut, diumumkan pemberhentian Khoirudin dari jabatan ketua, sekaligus pengusulan Suhud Alynudin dari Fraksi PKS sebagai pengganti.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya