Berita

Audiensi Serikat Buruh Indonesia Bersama Pimpinan DPR RI, Komisi IX, dan Komisi III pada Jumat, 1 Mei 2026. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Reforma Agraria Mandek, DPR Akui Pansus Bergerak Lambat

JUMAT, 01 MEI 2026 | 13:06 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan reforma agraria yang dinilai masih jalan di tempat. 

Di tengah pembentukan pansus konflik agraria oleh DPR RI, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani serta masyarakat adat disebut masih terus terjadi.

Dalam forum audiensi bersama pimpinan DPR, Pimpinan Kolektif Gebrak dari Konsorsium Pembaruan Agraria, Dwi Kartika menyoroti kondisi di mana tanah dinilai masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. 


Gebrak mencatat, sejak Desember 2025 hingga April 2026 sedikitnya 22 petani dan masyarakat adat mengalami penembakan. Selain itu, ratusan orang disebut mengalami penganiayaan dan lebih dari 450 petani, masyarakat adat, hingga aktivis ditangkap saat mempertahankan tanah mereka.

“Artinya sejak dibentuknya pansus kami masih menunggu sebenarnya perubahan apa yang akan didorong untuk memastikan tidak ada lagi kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani dan masyarakat adat,” ujar Dwi dalam forum tersebut.

Mereka juga menilai pemerintah belum menunjukkan langkah efektif dalam penyelesaian konflik agraria. Kritik bahkan diarahkan langsung kepada jajaran eksekutif yang dianggap tidak responsif terhadap persoalan di lapangan.

“Menteri-menteri yang ada tidak berfungsi Pak. Jadi kalau eksekutif kedap maka kami hanya bisa menyampaikan aspirasinya di DPR,” lanjutnya.

Gebrak mencontohkan berbagai konflik yang masih berlangsung, mulai dari penertiban kawasan hutan, sengketa konsesi perusahaan, hingga kriminalisasi masyarakat adat di sejumlah daerah. Mereka juga menyinggung dampak Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga memperbesar tekanan terhadap petani dan masyarakat adat.

Merespons kritik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengakui kinerja pansus reforma agraria memang belum maksimal.

“Kami mengakui bahwa pansus jalannya agak pelan karena masih melakukan sinkronisasi-sinkronisasi,” kata Dasco.

Meski demikian, DPR memastikan pansus reforma agraria akan diperkuat pada masa sidang berikutnya. Dasco mengatakan pengawasan langsung nantinya akan dikendalikan pimpinan DPR dengan membentuk semacam “command center” bersama Komisi III untuk merespons cepat konflik di lapangan.

Menurutnya, selama ini DPR kerap terlambat menerima informasi terkait penangkapan, bentrokan, maupun konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Karena itu, mekanisme respons cepat dinilai perlu dibentuk agar mitigasi bisa segera dilakukan.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Ia menyebut pansus saat ini masih fokus menyusun desain besar reforma agraria, termasuk mendata desa-desa yang masuk kawasan hutan serta menginventarisasi sengketa lahan yang bersifat komunal.

Saan mengatakan DPR juga tengah menyiapkan konsep “one map policy” atau satu kebijakan peta pertanahan agar konflik agraria tidak terus berulang. Selain itu, pembentukan badan pelaksana reforma agraria juga sedang dibahas.

Ia memastikan mulai masa sidang mendatang, pansus akan lebih fokus menangani konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat luas, baik antara warga dengan korporasi maupun institusi negara.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya