Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Kinerja APBN Maret 2026: Defisit Tembus Rp240,1 Triliun

JUMAT, 01 MEI 2026 | 00:06 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tiga bulan pertama tahun ini mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

?"APBN mencatatkan defisit Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB)," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis 30 April 2026.

Ia menegaskan, realisasi APBN hingga 31 Maret 2026 masih berada dalam kondisi terjaga dan sesuai dengan desain fiskal tahun berjalan.


?Dari sisi pendapatan, hingga akhir Maret 2026 pemerintah mengantongi Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari target APBN. 

Pendapatan ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tetap menjadi kontributor utama sebesar Rp462,7 triliun atau 17,2 persen.

Rinciannya, penerimaan pajak tercatat Rp394,8 triliun atau 16,7 persen, sementara kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun atau 20,2 persen.

Di sisi belanja, realisasi anggaran negara mencapai Rp815 triliun atau 21,2 persen dari pagu. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,4 triliun atau 19,4 persen serta transfer ke daerah Rp208,4 triliun atau 29,5 persen.

Belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat Rp281,2 triliun atau 18,6 persen, sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp329,1 triliun atau 29,5 persen.

Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran hingga Maret 2026 mencapai Rp257,4 triliun atau 37,3 persen dari target yang ditetapkan.

Deni memastikan pengelolaan pembiayaan dilakukan secara hati-hati dan adaptif terhadap kondisi pasar keuangan.

?"Pembiayaan anggaran juga dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan,” tandasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya