Kinerja APBN Maret 2026: Defisit Tembus Rp240,1 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tiga bulan pertama tahun ini mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

?"APBN mencatatkan defisit Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB)," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis 30 April 2026.

Ia menegaskan, realisasi APBN hingga 31 Maret 2026 masih berada dalam kondisi terjaga dan sesuai dengan desain fiskal tahun berjalan.

?Dari sisi pendapatan, hingga akhir Maret 2026 pemerintah mengantongi Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari target APBN. 

Pendapatan ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tetap menjadi kontributor utama sebesar Rp462,7 triliun atau 17,2 persen.

Rinciannya, penerimaan pajak tercatat Rp394,8 triliun atau 16,7 persen, sementara kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun atau 20,2 persen.

Di sisi belanja, realisasi anggaran negara mencapai Rp815 triliun atau 21,2 persen dari pagu. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,4 triliun atau 19,4 persen serta transfer ke daerah Rp208,4 triliun atau 29,5 persen.

Belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat Rp281,2 triliun atau 18,6 persen, sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp329,1 triliun atau 29,5 persen.

Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran hingga Maret 2026 mencapai Rp257,4 triliun atau 37,3 persen dari target yang ditetapkan.

Deni memastikan pengelolaan pembiayaan dilakukan secara hati-hati dan adaptif terhadap kondisi pasar keuangan.

?"Pembiayaan anggaran juga dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan,” tandasnya.