Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral era 2014–2016, Sudirman Said. (Foto: Istimewa)
Akar persoalan ketahanan energi Indonesia bukan semata terletak pada gejolak harga minyak dunia, namun pada pola pikir jangka pendek (shortterm-isme) yang telah menahun dalam pengambilan kebijakan.
Demikian dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral era 2014-2016, Sudirman Said dalam diskusi di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta Selatan, dikutip Kamis 30 April 2026.
"Tekanan pada energy security kita terus berlangsung karena tiga aspek fundamental. Yang pertama dan paling mendasar adalah shortterm-isme," kata Sudirman.
Aspek kedua, sambung Sudirman, adalah politik dan kebijakan populis yang terlalu dominan. Adapun aspek terakhir adalah praktik konflik kepentingan antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha. Ia tidak menyebut kasus atau nama tertentu.
"Akibat dari ketiga hal tadi, kita selalu kalang-kabut dalam mengelola urusan yang fundamental dan berdimensi jangka panjang," kata Sudirman.
Sudirman mencontohkan inkonsistensi dalam kebijakan transisi energi. “Lihat saja, dari dekade ke dekade, polanya sama, itu-itu melulu. Wacana peralihan ke energi baru-terbarukan hanya akan hangat saat harga minyak sedang melambung. Hangat-hangat tahi ayam, begitu pasar kembali stabil, urgensinya hilang,” paparnya.
"Riuh-rendah transisi energi hanya ada dalam suasana harga minyak sedang ekstrem tinggi. Begitu keadaan normal, kita terninabobokan, lupa, dan kembali pada
business as usual," sambungnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah krisis pasokan akibat konflik Timur Tengah yang oleh International Energy Agency (Badan Energi Internasional) disebut sebagai disrupsi terbesar sepanjang sejarah pasar minyak global.
Sudirman menyebut, konflik Iran-Amerika membawa ketidakpastian besar bagi pasokan minyak dunia, termasuk ke Indonesia. Isunya mencakup harga, ketersediaan suplai, dan sekaligus jalur logistik.
"Ketahanan energi sedang terjerat risiko besar karena ketergantungan impor minyak kita sangat tinggi," kata Sudirman.
Diketahui, konsumsi bahan bakar minyak nasional RI saat ini mencapai 1,6 juta bph (barel per hari). Sementara, produksi dalam negeri hanya 600-610 ribu bph. Selisihnya, sekitar 1 juta bph, seluruhnya ditutup melalui impor.
"Besarnya impor dan kenaikan harga akan menekan kurs rupiah. Mengingat, untuk impor, kita harus belanja valas sehari senilai 100 juta dolar AS. Itu angka minimalnya," pungkas Sudirman.
