Berita

Pelantikan sejumlah tokoh sebagai menteri/kepala lembaga oleh dalam reshuffle kelima oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara. (Foto: Repro Youtube Setpres)

Politik

Reshuffle Kabinet cuma Utak-atik Posisi Politik

KAMIS, 30 APRIL 2026 | 17:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pergantian menteri Kabinet Merah Putih yang kelima kalinya dilakukan Presiden Prabowo Subianto bukan murni reshuffle melainkan utak-atik posisi politik.

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menilai, tokoh-tokoh yang dipilih Presiden Prabowo masuk Kabinet Merah Putih terbilang tidak ada yang baru kecuali Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.

"Fenomenanya rotasi figur yang sama pada posisi berbeda," ujar Manajer Riset dan Program TII, Felia Primaresti kepada RMOL, Kamis 30 April 2026.


Menurutnya, jika pejabat yang digeser hanya berpindah jabatan tanpa evaluasi terbuka terhadap capaian maupun kegagalan sebelumnya, maka reshuffle berpotensi dipersepsikan hanya sebagai redistribusi kekuasaan.

“Ketika nama-nama yang sama terus berputar di lingkar kekuasaan, publik akan mempertanyakan apakah reshuffle benar-benar ditujukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan atau sekadar penataan ulang posisi politik?” kata Felia.

Felia juga menilai, dalam praktik politik, reshuffle sering kali memiliki dimensi lain di luar administrasi pemerintahan. Yakni, pergantian menteri dapat menjadi instrumen presiden untuk memperkuat kontrol terhadap kabinet, menjaga loyalitas elite, sekaligus mengonsolidasikan dukungan koalisi.

"Kementerian dan lembaga negara mengelola anggaran besar, pelayanan publik, serta kebijakan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat," tuturnya.

Karena itu, Felia memandang reshuffle seharusnya disertai penjelasan yang memadai kepada publik, walaupun pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden, prinsip demokrasi modern tetap menuntut akuntabilitas dan transparansi.

“Minimal pemerintah perlu menjelaskan arah kebijakan, target perbaikan, serta alasan umum mengapa perubahan dilakukan,” demikian Felia.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya