Berita

Walikota Madiun, Maidi (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

Sekda hingga Kabid Pemkot Madiun Dicecar KPK soal Fee Proyek dan Dugaan Pemerasan Wali Kota

KAMIS, 30 APRIL 2026 | 09:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sekretaris Daerah (Sekda) hingga sejumlah kepala bidang (kabid) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka didalami terkait dugaan fee proyek dan praktik pemerasan yang melibatkan Wali Kota Madiun, Maidi.

Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan di Kantor KPPN Surakarta pada Selasa, 28 April 2026.

Sejumlah saksi yang telah diperiksa antara lain Agus Tri Sukamto (Kabid Bina Marga), Dwi Setyo Nugroho (Kabid PSDA), dan Inalathul Faridah (Kabid Penataan, Pengawasan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH). Selain itu, turut diperiksa Sudandi (Kepala BKAD), Soeko Dwi Handiarto (Sekda Pemkot Madiun), serta Hendriyani Kurtinawati dari pihak swasta.


Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa para saksi didalami terkait dugaan pemberian fee proyek dari pihak swasta kepada wali kota. Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan praktik pemerasan dengan modus dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Para saksi didalami terkait dugaan fee proyek yang diberikan pihak swasta kepada wali kota. Selain itu, juga terkait praktik dugaan pemerasan dengan modus atau kamuflase dana CSR,” ujar Budi, Kamis, 30 April 2026.

Ia menambahkan, dana yang dihimpun melalui modus CSR tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan sosial di wilayah Kota Madiun.

Budi menegaskan, pemeriksaan di daerah merupakan langkah progresif penyidik untuk mempercepat proses pemberkasan perkara agar segera tuntas.

Sebelumnya, pada Selasa, 20 Januari 2026, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dari total sembilan pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Mereka adalah Maidi (Wali Kota Madiun), Rochim Ruhdiyanto (orang kepercayaan Maidi), dan Thariq Megah (Kepala Dinas PUPR Pemkot Madiun).

Dalam konstruksi perkara, pada Juli 2025, Maidi diduga mengarahkan pengumpulan dana melalui Sumarno (Kepala Perizinan DPMPTSP) dan Sudandi (Kepala BKAD). Pengumpulan dana tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun.

Pihak yayasan diminta menyerahkan uang sebesar Rp350 juta terkait pemberian izin akses jalan, yang disebut sebagai “uang sewa” selama 14 tahun, dengan dalih kebutuhan dana CSR. Saat itu, STIKES Madiun diketahui tengah dalam proses alih status menjadi universitas.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menemukan dugaan praktik permintaan fee dalam penerbitan perizinan kepada pelaku usaha, seperti hotel, minimarket, dan waralaba.

Selain itu, terdapat indikasi penerimaan gratifikasi terkait proyek pemeliharaan jalan paket II senilai Rp5,1 miliar. Melalui Thariq, Maidi diduga meminta fee sebesar 6 persen dari nilai proyek. Namun, kontraktor hanya menyanggupi 4 persen atau sekitar Rp200 juta, yang kemudian disepakati dan dilaporkan kepada Maidi.

KPK juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi lainnya oleh Maidi dalam periode 2019–2022 dengan total mencapai Rp1,1 miliar.

Secara keseluruhan, total uang yang diduga diterima Maidi mencapai Rp2,25 miliar. Sementara dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan barang bukti uang sebesar Rp550 juta.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya