Berita

Ketua Dewan Pertimbangan PBB, Yusril Ihza Mahendra. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

PBB Usulkan Jalan Tengah Threshold, Jaga Representasi Partai Kecil

RABU, 29 APRIL 2026 | 13:21 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Partai Bulan Bintang mendorong formulasi “jalan tengah” dalam polemik parliamentary threshold pada revisi RUU Pemilu yang tengah dibahas di parlemen.

Partai non-parlemen itu menilai sistem pemilu proporsional tetap harus menjamin keterwakilan suara rakyat, tanpa membuat suara partai-partai kecil hilang akibat tingginya ambang batas parlemen.

Ketua Dewan Pertimbangan PBB, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan threshold seharusnya tidak semata-mata dipakai untuk menyederhanakan jumlah partai di DPR, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan representasi politik.


Karena itu, PBB menawarkan skema baru berbasis jumlah kursi minimal pembentukan fraksi di DPR. Jika saat ini terdapat 13 komisi di DPR, maka partai yang memiliki minimal 13 kursi dapat membentuk fraksi sendiri.

Sementara partai yang gagal mencapai angka tersebut tetap diberi ruang melalui mekanisme penggabungan atau koalisi fraksi dengan partai lain hingga memenuhi syarat minimal.

“Kalau partai itu tidak mencapai 13 kursi, maka partai-partai itu dapat bergabung, minimal membentuk sebuah koalisi yang mempertahankan minimal 13 kursi,” kata Yusril di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.

Menurutnya, model itu bisa menjadi solusi kompromi agar tidak ada suara pemilih yang terbuang, sekaligus tetap menjaga efektivitas parlemen.

Ia menilai gagasan tersebut telah mendapat respons positif dalam komunikasi dengan sejumlah partai non-parlemen dan berpotensi menjadi solusi “jalan tengah” di tengah perdebatan soal besaran threshold nasional maupun daerah.

“Dengan demikian maka tidak ada suara yang hilang dan itu cukup adil bagi kita semua,” ujarnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya