Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: BPMI Setpres)
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan arahan Wakil Presiden terkait penguatan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan," ujar Nanik dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 27 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam penanganan sisa makanan.
Wakil Kepala Negara tersebut secara khusus mengingatkan agar sisa makanan tidak kembali masuk ke dapur karena berpotensi menjadi sumber penyakit.
"Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, karena sisa makanan ini yang berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit," ungkap Nanik.
Sebagai langkah pencegahan, lanjut Nanik, Wapres menyarankan agar proses pembersihan sisa makanan dilakukan di luar dapur guna mencegah kontaminasi silang.
"Beliau menyarankan, sisa-sisa makanan dibersihkan di luar dapur," tambahnya.
Arahan tersebut akan menjadi bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan, khususnya dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi agar kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat tetap terjaga dan aman dikonsumsi.
Dia juga mengungkapkan latar belakang Wakil Presiden sebagai mantan pengusaha di bidang katering membuatnya memahami secara detail standar operasional prosedur (SOP) dapur.
"Sebagai mantan pengusaha di bidang katering, Wapres paham benar soal SOP alur dapur dan hal-hal kritis dalam hal keamanan pangan," ucap Nanik.
Selain aspek keamanan, Wapres juga meminta BGN untuk mempercepat pemerataan pelaksanaan Program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal ini berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah provinsi di Papua, menemukan masih banyak kabupaten yang belum memiliki SPPG. Untuk itu, BGN mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung pembangunan infrastruktur dapur MBG melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Sebaiknya wilayah 3T kita melibatkan BUMN, dari CSR mereka bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak harus dari APBN untuk membangun dapur atau SPPG," tutup Nanik.
