Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata (Danantara) Rosan Roeslani (Foto: RMO:/Alifia)
CEO Danantara Indonesia yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, memilih tidak memberikan tanggapan terkait rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengambil alih pengelolaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Ia menyarankan agar isu tersebut dikonfirmasi langsung kepada pihak Kementerian Keuangan.
“Mungkin ditanyakan saja ya ke Kementerian Keuangan,” ujar Rosan usai konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal I 2026 dan Implementasi KBLI 2025 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis 23 April 2026.
Rosan juga enggan mengulas lebih jauh arah kebijakan ke depan terkait PNM. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini operasional perusahaan masih berjalan normal tanpa perubahan. “Kami berjalan seperti biasa,” katanya singkat.
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keinginannya agar Kementerian Keuangan dapat mengambil alih pengelolaan PNM, yang merupakan anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Rencananya, PNM akan ditempatkan di bawah salah satu special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
“Saya sedang mengajukan ke Danantara agar PNM diserahkan kepada kami (Kementerian Keuangan). PNM Madani itu diserahkan ke kami, nanti akan kami jadikan penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat),” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menurut Purbaya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki mekanisme penyaluran KUR yang selama ini dinilai belum optimal. Ia menyoroti masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengakses kredit bersubsidi, sekaligus tingginya biaya bunga yang harus ditanggung pemerintah melalui skema perbankan.
“Kalau KUR yang disalurkan lewat bank-bank itu, kami membayar bunga sampai 18 persen. Uangnya hilang karena digunakan untuk membayar bunga, setiap tahun sekitar Rp 40 triliun,” ucap Purbaya.
Ia menilai, jika penyaluran KUR dilakukan melalui PNM yang berada di bawah SMV Kementerian Keuangan, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dana bergulir. Dengan skema ini, dana Rp 40 triliun per tahun tidak lagi habis untuk subsidi bunga, melainkan dapat memperkuat permodalan.
Purbaya bahkan menargetkan transformasi PNM menjadi bank khusus UMKM dengan modal mencapai Rp 200 triliun dalam waktu lima tahun.
“Jadi, anggaran yang kami keluarkan tidak bertambah, tetap Rp 40 triliun setiap tahun, tetapi dana tersebut dipinjamkan sebagai dana bergulir dengan bunga murah. Jadi, Rp 40 triliun itu tidak hilang,” kata Purbaya.
Di sisi lain, kinerja PNM sebagai bagian dari BRI Group menunjukkan tren positif. Perusahaan mencatat lonjakan laba dari Rp 359 miliar pada 2020 menjadi Rp 1,14 triliun pada 2025. BRI Group menilai peningkatan ini tidak hanya mencerminkan ekspansi bisnis, tetapi juga penguatan dalam pengelolaan risiko.
“Kinerja PNM yang terus membaik menjadi refleksi bahwa pendekatan ekosistem ini efektif dalam menciptakan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” kata Group CEO BRI, Hery Gunardi, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
