Kopdes Disiapkan Jadi Garda Terdepan Kedaulatan Pangan

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai instrumen strategis untuk mencapai kedaulatan pangan nasional. 

Dalam acara Economic Briefing 2026, Menkop memaparkan peta jalan penguatan ekosistem koperasi yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga menyentuh sisi pasca produksi dan distribusi.

Ferry menjelaskan bahwa Presiden menginginkan Indonesia mencapai tingkat kedaulatan pangan (food sovereignty), di mana kebutuhan pangan dihasilkan sepenuhnya oleh bangsa sendiri, bukan sekadar ketahanan pangan (food security) yang masih memungkinkan impor.

"Fungsi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah menjadi off-taker atau penampung yang menyerap seluruh hasil produk masyarakat di desa, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga perikanan dan kerajinan," ujar Menkop dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 22 April 2026.

Salah satu poin krusial yang disoroti Menkop adalah kelemahan pada sektor pasca produksi yang masih belum tersentuh. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Koperasi akan melengkapi koperasi desa dengan infrastruktur teknologi tepat guna.

Kopdes Merah Putih nantinya akan dilengkapi dengan alat pengering (dryer) untuk menjaga kualitas gabah petani agar sesuai dengan standar Bulog. Selain itu, infrastruktur pengatur suhu dan cold storage akan disediakan untuk produk hortikultura dan perikanan agar hasil panen tidak cepat busuk dan memiliki daya simpan yang lebih lama.

"Kami di Kementerian Koperasi akan membantu menyempurnakan kegiatan di pasca produksi. Dengan stok yang terkelola baik, kita tidak hanya bisa menjual di dalam negeri, tetapi juga untuk kepentingan ekspor," imbuhnya.

Selain sebagai penyerap hasil bumi, Kopdes Merah Putih juga diplot sebagai penyalur barang-barang kebutuhan pokok dan barang subsidi pemerintah. Lebih lanjut, Kopdes juga akan menjadi instrumen penyaluran berbagai bantuan sosial seperti BLT dan PKH agar lebih tepat sasaran.

Menkop mendorong penerima manfaat bantuan sosial untuk menjadi anggota koperasi desa. Dengan berbelanja di koperasi dan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU), diharapkan pendapatan masyarakat meningkat sehingga dapat keluar dari kategori miskin ekstrem.