Prabowo Subianto dan Pramono Anung. (Foto: Instagram Pramono Anung)
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengomentari lokasi konser BTS di Jakarta International Stadium (JIS) atau Gelora Bung Karno (GBK) atas desakan dari komunitas ARMY.
Pada konteks yang sama, Presiden Prabowo Subianto lewat Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan agar konser-konser K-pop diperbanyak.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago, berpandangan bahwa kedua tokoh mulai masuk ke isu budaya populer yang dekat dengan generasi muda.
“Ini menunjukkan bahwa K-pop sudah dianggap sebagai pintu masuk untuk menjangkau pemilih muda. Bukan lagi sekadar hiburan, tapi sudah jadi bagian dari ruang sosial mereka,” ujar Arifki kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 23 April 2026.
Menurut dia, karakter Gen Z dan milenial urban berbeda dengan pemilih generasi sebelumnya. Mereka lebih terkoneksi secara digital, aktif dalam komunitas, serta memiliki kedekatan kuat dengan budaya global seperti K-pop.
Dalam konteks itu, penyebutan BTS oleh Pramono dinilai sebagai pendekatan kultural untuk membangun kedekatan emosional dengan komunitas penggemar yang memiliki loyalitas tinggi.
“Pendekatannya lebih ke emosional, masuk ke identitas dan komunitas. Ini biasanya bakal memancing perbincangan di kalangan komunitas ARMY,” jelasnya.
Sementara itu, dorongan dari Prabowo untuk memperbanyak konser K-pop dinilai sebagai pendekatan yang melihat peluang dari sisi industri dan tingginya minat publik, termasuk fenomena “war tiket” yang kerap terjadi.
Namun, Arifki juga mengingatkan adanya konteks yang lebih luas, yakni komitmen investasi Korea Selatan di Indonesia yang mencapai Rp173 triliun. Hal ini dinilai bisa berkaitan dengan penguatan kerja sama bilateral, termasuk di sektor ekonomi kreatif.
“Pramono sedang memainkan perannya sebagai Gubernur DKI untuk merespons lokasi konser K-pop, sedangkan Prabowo ingin jumlah konsernya diperbanyak. Sebagai politisi, jelas terbaca bahwa komunitas K-Pop punya ruang strategis menjelang Pilpres 2029,” ujarnya.
Ia menambahkan, fenomena ini mencerminkan perubahan strategi komunikasi politik, di mana budaya populer semakin sering dimanfaatkan sebagai medium untuk membangun kedekatan dengan publik, khususnya di era digital.
Meski demikian, efektivitas pendekatan tersebut dinilai tetap bergantung pada konsistensi pesan dan kemampuan mengaitkannya dengan kebutuhan nyata masyarakat.
“Komunitas K-pop itu bisa saja ramai pada saat konser saja, tapi sebagai pengambil kebijakan, baik Presiden Prabowo atau Gubernur Pramono tentu perlu menghadirkan kebijakan konkret terkait industri kreatif atau dampak ekonomi dari konser-konser tersebut,” demikian Arifki.
