Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono (tengah) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 April 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

DPR Tekankan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif Demi Keseimbangan

RABU, 22 APRIL 2026 | 15:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Di tengah dinamika geopolitik global yang belakangan memanas, Indonesia diharapkan bisa memperkuat kedaulatan nasional sekaligus tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, dalam diskusi Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Memperkuat Kedaulatan Bangsa di Era Dinamika Persaingan Global” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 April 2026.

Dave menyoroti sejumlah konflik global yang hingga kini belum mereda, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan terbaru di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.


Ia menilai konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung lebih dari tiga tahun menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak di luar kedua negara tersebut. 

“Kalau hanya Rusia dan Ukraina, seharusnya konflik ini sudah selesai sejak lama. Namun faktanya, ada suplai persenjataan, teknologi, hingga personel dari berbagai negara,” ujar Dave.

Selain itu, Legislator Golkar ini juga menyinggung fenomena keterlibatan warga negara asing, termasuk dari Indonesia, yang tergiur menjadi tentara bayaran di zona konflik dengan iming-iming gaji besar, namun berujung pada risiko kehilangan nyawa.

Sementara itu, di kawasan Timur Tengah, eskalasi konflik kembali meningkat setelah adanya serangan yang menewaskan sejumlah tokoh penting di Iran. Meski demikian, Dave menilai stabilitas internal Iran relatif terjaga karena kuatnya ideologi negara tersebut.

“Pergantian kepemimpinan di Iran berlangsung cepat. Ini menunjukkan mereka tidak mengkultuskan individu, tetapi mengedepankan ideologi,” jelasnya.

Menurut Dave, kondisi global tersebut turut berdampak pada sektor ekonomi, khususnya lonjakan harga minyak dunia. Namun, ia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang dinilai mampu menjaga stabilitas harga melalui kebijakan fiskal.

“Pemerintah, termasuk Presiden Prabowo dan Menteri ESDM, mampu menahan dampak kenaikan harga minyak dengan pengelolaan APBN,” ungkap dia.

Lebih jauh, Dave mengingatkan adanya ancaman hibrida yang tidak boleh dianggap remeh. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan nasional terhadap potensi dampak lanjutan dari konflik global, termasuk di kawasan Laut China Selatan dan ketegangan antara China dan Taiwan.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah tarik-menarik kepentingan global, baik dari China maupun negara-negara Barat.

“China adalah mitra dagang utama Indonesia, tetapi kita juga membutuhkan dukungan teknologi dan kerja sama dari Amerika Serikat serta Eropa. Jadi hubungan harus tetap seimbang,” ujarnya.

Dave juga menekankan pentingnya peran Indonesia di forum internasional untuk mendorong solusi damai yang konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar menghasilkan resolusi tanpa implementasi.

“Indonesia harus terus mendorong solusi permanen bagi konflik global, sehingga tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar menghasilkan perdamaian,” pungkasnya.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya