Berita

Presiden Prabowo Subianto berssma Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (Foto: Istimewa)

Politik

Bahlil dan Sejumlah Menteri Layak Direshuffle

RABU, 22 APRIL 2026 | 10:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Pengamat politik Andi Yusran mendorong Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi dan perombakan jajaran menteri, menyusul sorotan terhadap kinerja sejumlah pembantu presiden yang dinilai belum optimal.

Salah satu yang disorot adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kinerja Bahlil diniai tidak jelas sejak menjabat, bahkan sektor energi disebut stagnan tanpa inovasi berarti.

“Bahlil adalah salah seorang anggota kabinet yang sangat patut untuk di-reshuffle. Tidak jelas kinerjanya sejak menjabat Menteri ESDM. Bahkan sektor energi adalah salah satu sektor yang stagnan, tidak ada inovasi,” ujarnya kepada RMOL, Rabu, 22 April 2026.


Ia juga menyoroti persoalan di lapangan, seperti kelangkaan BBM jenis biosolar. Menurutnya, potensi energi alternatif seperti gas seharusnya bisa didorong untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, namun hal itu dinilai luput dari perhatian.

Selain itu, Andi turut mengkritik Menteri Luar Negeri Sugiono yang dianggap gagal membaca konstelasi politik internasional. Dampaknya, Presiden Prabowo dinilai tidak mendapatkan masukan yang tepat dalam mengambil kebijakan luar negeri.

“Ia gagal memahami konstelasi politik internasional sehingga Prabowo tidak mendapat input yang cermat. Langkah ikut-ikutan di BOP dan blunder Indonesia menandatangani perjanjian dagang resiprokal yang timpang dengan AS adalah contoh gagalnya diplomasi Indonesia,” tegasnya.

Tak hanya itu, Andi juga menyoroti kinerja kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK. Ia menilai tingginya tensi masalah sosial, kemiskinan, hingga masih lemahnya ekonomi kerakyatan menjadi indikator bahwa sektor kesejahteraan rakyat belum tertangani optimal.

“Masih terbatasnya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan juga menjadi indikator awal. Menko PMK dan menteri-menteri di lingkup koordinasinya layak di-reshuffle,” pungkasnya.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya