DPR Minta Pemerintah Evaluasi Keberadaan Prajurit TNI di Lebanon

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon, seiring dinamika geopolitik global yang kian berkembang.

Ketua DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia (WNI), termasuk prajurit TNI yang berada di garis depan penugasan luar negeri, harus menjadi prioritas utama negara.

“Dengan situasi geopolitik yang seperti ini, apapun kita harus bisa menjaga keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk pasukan TNI yang kita tugaskan di garda terdepan, di tempat-tempat yang kita tugaskan,” kata Puan saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Selain itu, Puan juga menyoroti pentingnya kesiapan dari berbagai aspek, mulai dari logistik hingga kondisi personel di lapangan. 

Menurutnya, pemerintah bersama para pemangku kepentingan perlu melakukan evaluasi berkala guna memastikan seluruh kebutuhan pengamanan telah terpenuhi.

“Jadi bagaimana kesiapan, kemudian kesiapan logistik, kesiapan pasukan, dan lain-lain sebagainya. Karenanya pemerintah, stakeholder, harus bisa menjamin, mengevaluasi apakah keselamatan tersebut kemudian perlu dilengkapi, disiapkan, atau kemudian mengevaluasi,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP ini menegaskan evaluasi tersebut penting untuk menentukan apakah diperlukan langkah tambahan dalam menjamin keselamatan prajurit, termasuk kemungkinan penyesuaian kebijakan terkait penugasan di wilayah konflik.

“Jadi memang hal itu yang kami imbau kepada pemerintah dan stakeholder untuk bisa dilakukan,” pungkasnya.