Berita

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. (Foto: Screenshot Youtube)

Politik

MN KAHMI Pasang Badan Membela Jusuf Kalla

SENIN, 20 APRIL 2026 | 22:38 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Polemik pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) yang dianggap menyinggung umat Kristen dinilai hanya salah paham.

Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menyebut pernyataan JK yang disampaikan di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu harus dipahami secara jernih dan utuh sesuai konteks.

"Kesalahpahaman yang muncul lebih disebabkan oleh pemaknaan yang terpotong, bukan karena adanya niat untuk menyinggung atau mendiskreditkan kelompok tertentu," kata Koordinator Presidium MN KAHMI, Abdullah Puteh, Senin, 20 April 2026. 


MN KAHMI menekankan, Indonesia dibangun di atas fondasi kebhinnekaan, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang latar belakang agama.

Maka dari itu, MN KAHMI mengingatkan agar perbedaan tafsir tidak dijadikan alat untuk memicu polarisasi atau memecah belah persatuan bangsa. Ditegaskan, upaya membangun narasi konflik antarumat beragama sangat bertentangan dengan semangat persaudaraan kebangsaan yang selama ini dijaga.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh-tokoh agama untuk mengedepankan dialog, klarifikasi (tabayyun), dan sikap saling memahami guna menghindari kesalahpahaman yang berkepanjangan," jelasnya. 

Langkah tabayyun dinilai krusial guna menghindari kesalahpahaman yang berkepanjangan di ruang publik.

Di sisi lain, Abdullah Puteh menyinggung rekam jejak JK sebagai figur yang konsisten menjaga perdamaian dan terlibat aktif dalam penyelesaian berbagai konflik sosial-keagamaan di Indonesia.

"JK konsisten menjaga perdamaian, termasuk dalam penyelesaian konflik sosial dan keagamaan di Indonesia. Oleh karena itu, tidak tepat jika beliau dipersepsikan sebagai figur yang intoleran," tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya