Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Selama bulan April 2026, lebih dari 33 ribu anak terdampak dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan pangan tersebut dinilai melemah akibat keterbatasan anggaran.
DPR menilai kondisi ini menunjukkan program besar dijalankan tanpa kesiapan sistem pengawasan yang memadai.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan kasus keracunan terus terjadi hampir setiap hari di berbagai daerah. Ia menyebut jumlah korban sudah melampaui 33 ribu anak hanya dalam periode April 2026.
“Ya hitungan kami dari Kementerian Kesehatan per hari ini mungkin sudah lebih dari 33.000 Pak,” kata Charles di Gedung DPR, Senin, 20 April 2026.
Di tengah lonjakan kasus tersebut, anggaran Badan POM untuk pengawasan program ini disebut hanya tersisa Rp2,9 miliar. Charles menilai angka itu sangat tidak sebanding dengan besarnya skala program yang dijalankan.
“Ya hanya tersisa Rp2,9 miliar. Saya tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada BPOM. Karena memang kalau begini berarti kesalahannya bukan di sana. Anggarannya kalah sama pengadaan kaus kaki (MBG)," lanjutnya.
Sebagai perbandingan, pengadaan kaus kaki oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program MBG pada 2025 diisukan mencapai Rp6,9 miliar. Anggaran itu digunakan untuk sekitar 17 ribu pasang kaus kaki lapangan dengan harga sekitar Rp100 ribu per pasang, yang sempat menuai kritik publik karena dinilai terlalu tinggi.
DPR menilai keterbatasan anggaran membuat pengawasan tidak berjalan optimal, bahkan ketika kasus keracunan terus meningkat.
Pelaksanaan program juga dinilai terburu-buru, dengan sejumlah dapur yang belum sepenuhnya memenuhi standar operasional.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan risiko keamanan pangan dalam program ini sebenarnya sudah terdeteksi sejak awal.
“BPOM menyampaikan sendiri bahwa ada risiko tinggi terkait keamanan pangan, yakni potensi keracunan pangan dalam skala besar. Ini menurut saya sangat krusial, urgent,” ujarnya dalam rapat yang sama.
DPR menegaskan kondisi ini mencerminkan masalah sistemik, di mana program besar dijalankan tanpa pengawasan yang kuat, sehingga keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak, menjadi taruhan.
