Berita

Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto. (Foto: Dok Golkar)

Bisnis

BBM Subsidi Stabil, DPR Tegaskan Harga Bahan Pokok Tak Boleh Naik

MINGGU, 19 APRIL 2026 | 13:04 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Tidak naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi harus menjadi penahan utama agar harga bahan pokok tetap stabil di pasar. 

Pemerintah juga diminta memastikan tidak ada celah bagi pelaku usaha memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menegaskan, hingga 18 April 2026 pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi. 


Pertalite masih dibanderol Rp10.000 per liter, sementara solar subsidi bertahan di Rp6.800 per liter. Di sisi lain, BBM non-subsidi seperti Pertamax juga tidak mengalami perubahan harga di level Rp12.300 per liter.

Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya tidak memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat. 

“Dengan tidak adanya kenaikan BBM subsidi, tidak ada alasan bagi pelaku pasar untuk menaikkan harga bahan pokok,” ujarnya, Minggu, 19 April 2026.

Namun demikian, ia mengakui adanya lonjakan signifikan pada BBM non-subsidi jenis tertentu, seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. 

Firnando mengingatkan, dampak lanjutan yang perlu diantisipasi adalah fenomena “turun kelas energi”, yakni peralihan konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Jika tidak diawasi, kondisi ini berisiko membuat subsidi tidak tepat sasaran.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. 

“Kebijakan energi jangan sampai memicu efek domino terhadap inflasi. Pengawasan subsidi harus diperketat, distribusi dijaga, dan stabilisasi harga pangan harus menjadi prioritas,” katanya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya