Menkeu Purbaya dengan percaya diri di depan IMF mengatakan Indonesia tidak memerlukan bantuan karena negara memiliki SAL (Saldo Anggaran Lebih) sebesar sekitar Rp420 triliun pada 16 April 2026. Pernyataan tersebut terdengar tegas, penuh keyakinan, bahkan sedikit heroik di forum global. Seolah Indonesia sedang berkata: kami punya bantalan, kami tidak goyah. Tapi dalam ekonomi, angka besar sering kali tidak berarti kuat.
Rp420 triliun memang bukan angka kecil. Ia setara lebih dari 2 persen PDB Indonesia jika dibandingkan kasar dengan struktur ekonomi nasional. Namun angka ini harus dibaca dengan konteks: SAL bukan pendapatan baru, melainkan sisa anggaran lama yang belum terpakai.
Di sinilah ilusi pertama bekerja. SAL direpresentasikan sebagai kekuatan fiskal, padahal ia lebih tepat disebut sebagai buffer likuiditas. Bahkan pemerintah sendiri mengakui SAL digunakan sebagai bantalan jika defisit melebar, misalnya dalam skenario defisit 2,9 persen dari PDB akibat tekanan harga minyak global.
Artinya sederhana: SAL bukan mesin ekonomi, melainkan cadangan untuk kondisi darurat. Menggunakannya sebagai simbol kekuatan ekonomi sama seperti memamerkan dana darurat sambil mengabaikan kondisi arus kas bulanan.
Lebih menarik lagi, sebagian SAL tidak benar-benar “diam”. Dalam praktik sebelumnya, sekitar Rp200 triliun dana SAL bahkan dialirkan ke sistem perbankan untuk menjaga likuiditas dan mendorong kredit.
Jika sistem ekonomi benar-benar kuat, mengapa perlu disuntik likuiditas sebesar itu? Pertanyaan ini jarang muncul dalam pidato resmi, tapi sangat relevan dalam analisis.
Di sisi lain, pemerintah berbicara tentang percepatan pertumbuhan ekonomi. Target optimistis bahkan disebut bisa mencapai 5,5-5,7 persen di awal 2026.
Namun dunia tidak sepenuhnya sepakat. Bank Dunia justru memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7 persen pada 2026, lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya.
Perbedaan antara 5,7 persen dan 4,7 persen bukan sekadar angka. Itu adalah perbedaan antara optimisme domestik dan realitas global. Dan pasar biasanya lebih percaya pada yang kedua.
Bahkan jika kita ambil angka tengah sekitar 5 persen--itu tetap bukan akselerasi. Itu adalah stagnasi yang stabil. Dalam teori pembangunan, ini adalah titik rawan yang dikenal sebagai middle income trap.
Lebih problematik lagi, pertumbuhan tersebut masih sangat bergantung pada konsumsi. Pemerintah sendiri mengakui bahwa peningkatan ekonomi didorong oleh belanja masyarakat, dari pembelian kendaraan hingga survei konsumen.
Para analis mengingatkan: konsumsi tanpa peningkatan produktivitas hanya akan menghasilkan inflasi terselubung dan ketimpangan.
Artinya, ekonomi terlihat bergerak, tapi fondasinya tidak menguat. Ini seperti mesin yang tetap menyala, tapi tidak pernah benar-benar naik gigi.
Di sinilah SAL masuk sebagai “penenang”. Ketika pertumbuhan tidak cukup kuat, cadangan fiskal diangkat ke panggung. Ketika investasi belum melonjak, tabungan dijadikan simbol stabilitas.
Padahal logika ekonominya sederhana: SAL tidak menciptakan produksi, tidak membuka industri, dan tidak meningkatkan ekspor. Ia hanya menunggu digunakan.
Jika pertumbuhan ingin melompat, Indonesia bahkan membutuhkan pertumbuhan di atas 8 persen--bahkan dua digit untuk menjadi negara maju, sebagaimana pernah diakui sendiri oleh Purbaya.
Maka pertanyaan menjadi semakin tajam: bagaimana mungkin negara yang butuh 8 persen pertumbuhan merasa percaya diri hanya dengan 5 persen--lalu menutup gap itu dengan narasi SAL?
Di titik ini, kontradiksi menjadi terang. Pemerintah mengatakan tidak butuh IMF karena kuat. Tapi pada saat yang sama, menggunakan SAL sebagai bantalan, menyuntik likuiditas, dan bergantung pada konsumsi domestik.
Ini bukan tanda kekuatan yang solid. Ini tanda sistem yang dijaga agar tetap stabil.
Dalam jangka pendek, strategi ini bisa berhasil. Ekonomi tidak jatuh, pasar tetap tenang, dan narasi tetap terjaga. Tapi dalam jangka panjang, ilusi seperti ini mahal harganya.
Karena ketika tabungan terus dipakai untuk menutupi kelemahan struktural, maka masalah yang sebenarnya tidak pernah diselesaikan. Ia hanya ditunda.
Dan ekonomi, seperti hukum yang bang pahami betul, tidak pernah lupa pada fakta. Ia mungkin bisa ditunda, tapi tidak bisa dibohongi selamanya.
Pada akhirnya, SAL tetaplah Rp420 triliun--besar, penting, tapi terbatas. Ia bukan simbol kemakmuran, melainkan alat bertahan.
Dan ketika alat bertahan dipromosikan sebagai bukti kemajuan, di situlah negara mulai terjebak dalam satu hal yang paling berbahaya dalam ekonomi: percaya pada ilusi yang ia ciptakan sendiri.
Rudi Sinaba & Dr. Ariadi MSi
Akademisi dan praktisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
