Berita

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi (Foto: e-Media DPR)

Politik

Apresiasi Kepatuhan TikTok, Komisi I DPR Desak YouTube dan Roblox Patuhi PP Tunas

JUMAT, 17 APRIL 2026 | 11:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI memonitor implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) yang saat ini berjalan.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, mencatat bahwa sejumlah platform digital mulai menunjukkan kepatuhan, seperti TikTok yang telah mengambil langkah konkret. Namun platform lain seperti YouTube dan Roblox dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Okta juga mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang secara aktif melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). 


Menurutnya, upaya ini penting untuk memastikan bahwa implementasi PP Tunas berjalan efektif dan benar-benar memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak di ruang digital.

“Langkah Komdigi dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan PSE patut diapresiasi. Ini menunjukkan keseriusan negara dalam menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak-anak,” ujar Okta kepada wartawan, Jumat, 17 April 2026.

Lebih lanjut, Okta menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan sanksi tegas terhadap PSE yang tidak patuh terhadap regulasi. Penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi kunci agar seluruh platform digital memiliki komitmen yang sama dalam melindungi anak.

“Jika masih ada PSE atau platform digital yang tidak patuh, maka perlu ada sanksi tegas sebagai bentuk penegakan aturan. Ini penting agar tidak ada kompromi dalam isu perlindungan anak di ruang digital,” tegas Legislator PAN ini.

Okta juga menilai bahwa PP Tunas merupakan langkah maju yang strategis dari pemerintah dalam merespons tantangan perlindungan anak di era digital. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, platform digital, maupun masyarakat, untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

“PP Tunas adalah langkah progresif yang harus kita dukung bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh ekosistem digital,” katanya.

Selain itu, Okta menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak hanya bergantung pada kepatuhan PSE. Ia menilai peran orang tua sangat krusial dalam mengawasi dan membimbing aktivitas anak saat mengakses internet.

“Orang tua memiliki peran penting dalam memastikan anak menggunakan teknologi secara aman dan bijak. Pengawasan dan edukasi dari keluarga menjadi fondasi utama perlindungan anak di ruang digital,” pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya