Berita

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi (Foto: e-Media DPR)

Politik

Apresiasi Kepatuhan TikTok, Komisi I DPR Desak YouTube dan Roblox Patuhi PP Tunas

JUMAT, 17 APRIL 2026 | 11:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI memonitor implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) yang saat ini berjalan.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, mencatat bahwa sejumlah platform digital mulai menunjukkan kepatuhan, seperti TikTok yang telah mengambil langkah konkret. Namun platform lain seperti YouTube dan Roblox dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Okta juga mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang secara aktif melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). 


Menurutnya, upaya ini penting untuk memastikan bahwa implementasi PP Tunas berjalan efektif dan benar-benar memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak di ruang digital.

“Langkah Komdigi dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan PSE patut diapresiasi. Ini menunjukkan keseriusan negara dalam menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak-anak,” ujar Okta kepada wartawan, Jumat, 17 April 2026.

Lebih lanjut, Okta menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan sanksi tegas terhadap PSE yang tidak patuh terhadap regulasi. Penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi kunci agar seluruh platform digital memiliki komitmen yang sama dalam melindungi anak.

“Jika masih ada PSE atau platform digital yang tidak patuh, maka perlu ada sanksi tegas sebagai bentuk penegakan aturan. Ini penting agar tidak ada kompromi dalam isu perlindungan anak di ruang digital,” tegas Legislator PAN ini.

Okta juga menilai bahwa PP Tunas merupakan langkah maju yang strategis dari pemerintah dalam merespons tantangan perlindungan anak di era digital. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, platform digital, maupun masyarakat, untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

“PP Tunas adalah langkah progresif yang harus kita dukung bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh ekosistem digital,” katanya.

Selain itu, Okta menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak hanya bergantung pada kepatuhan PSE. Ia menilai peran orang tua sangat krusial dalam mengawasi dan membimbing aktivitas anak saat mengakses internet.

“Orang tua memiliki peran penting dalam memastikan anak menggunakan teknologi secara aman dan bijak. Pengawasan dan edukasi dari keluarga menjadi fondasi utama perlindungan anak di ruang digital,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya