Ilustrasi (RMOL/Reni Erina)
Dana Moneter Internasional (IMF) melalui laporan Fiscal Monitor terbaru mengeluarkan peringatan keras. Konflik di Timur Tengah bukan hanya masalah keamanan, tapi juga ancaman nyata yang memperburuk kondisi fiskal dunia yang sudah dalam posisi rentan.
Kepala Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdes, menyoroti kebijakan subsidi bahan bakar yang sering diambil pemerintah saat harga energi melonjak. Menurutnya, langkah tersebut justru bisa menjadi bumerang bagi pasar global.
"Pemerintah sebaiknya tidak mengandalkan subsidi bahan bakar secara luas. Bantuan tunai yang bersifat sementara dan tepat sasaran merupakan opsi yang lebih efektif, karena tidak mengaburkan sinyal harga di pasar," tegas Valdes.
Ia menjelaskan bahwa harga energi yang tinggi sebenarnya diperlukan agar pola konsumsi masyarakat dapat menyesuaikan diri. Jika harga ditekan lewat subsidi, permintaan global akan tetap tinggi, yang pada akhirnya justru membuat harga minyak semakin mahal.
IMF memperingatkan bahwa jika konflik memburuk hingga membuat harga minyak bertahan di atas 100 Dolar AS per barel hingga 2027, ekonomi global berisiko jatuh ke jurang resesi. Lembaga ini juga memangkas proyeksi pertumbuhan global akibat gangguan pasokan energi yang dipicu peperangan.
Satu poin yang paling mengkhawatirkan adalah kecepatan akumulasi utang pemerintah di seluruh dunia.
Level utang diprediksi menembus 100 persen dari PDB pada 2029, lebih cepat dari perkiraan semula. Angka ini diperkirakan terus merangkak naik hingga 102,3 persen pada 2031, level tertinggi sejak era pasca-Perang Dunia II.
Biaya untuk membayar bunga utang melonjak mendekati 3 persen dari PDB pada 2025, naik signifikan dari posisi 2 persen pada empat tahun lalu.
Selain utang, IMF menyoroti perubahan struktur pasar yang kini lebih berisiko. Meningkatnya peran hedge fund sebagai pemegang utang dinilai kurang stabil dibanding investor jangka panjang.
Banyak negara menerbitkan utang jangka pendek, membuat kondisi fiskal mereka sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga sekecil apa pun.
Gejolak pasar pada saham berbasis AI, fragmentasi perdagangan, hingga besarnya biaya transisi energi dan iklim semakin menekan ruang gerak anggaran negara.
Valdes mengingatkan pemerintah dunia untuk tidak menunda perbaikan anggaran atau konsolidasi fiskal segera setelah krisis mereda.
Ia memperingatkan bahwa meskipun situasi saat ini belum mencapai titik "ledakan" krisis, sikap menunda-nunda hanya akan membuat beban perbaikan di masa depan menjadi tidak terkendali.
