Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Wasekjen Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada 13 April 2026 sebagai bagian dari strategi politik luar negeri hedging Indonesia.
Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of War AS Pete Hegseth di Pentagon, Washington DC.
“Peristiwa ini bisa menjadi simbol paling jelas dari pendekatan politik luar negeri Indonesia yang hedging, dan representasi politik bebas dan aktif di tengah dunia yang semakin multipolar dan penuh ketidakpastian,” ujar Didik lewat akun X miliknya, Rabu, 15 April 2026.
Pertemuan Prabowo dengan Putin di Kremlin, Moskow, berlangsung sekitar lima jam, mencakup sesi bilateral dan pertemuan empat mata. Kedua pemimpin sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, energi, pertanian, industri, farmasi, hingga luar angkasa.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan kebutuhan pasokan minyak dan energi bagi Indonesia di tengah gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah. Putin pun menyambut baik kunjungan tersebut dan membuka peluang kerja sama lebih luas, termasuk di sektor militer.
Didik menilai, langkah ini mencerminkan prioritas Prabowo dalam memperkuat ketahanan nasional, terutama melalui pencarian sumber energi alternatif di tengah ketidakpastian global.
Di sisi lain, pertemuan Sjafrie dengan AS menghasilkan kesepakatan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP), yang menjadi kerangka kerja sama pertahanan bilateral tertinggi antara Indonesia dan Amerika Serikat saat ini.
Kerja sama itu mencakup modernisasi militer, peningkatan kapasitas, pendidikan militer profesional, hingga latihan bersama dan kerja sama operasional. Kedua negara juga menjajaki pengembangan teknologi canggih di bidang maritim, sistem bawah permukaan, hingga sistem otonom.
“Sinkronisasi kedua peristiwa ini mungkin bukan kebetulan. Ini mungkin strategi hedging. Indonesia tidak memihak satu kubu geopolitik mana pun, melainkan memaksimalkan kepentingan nasional dari semua pihak,” jelas Didik.
Ia menambahkan, ke Moskow, Indonesia berupaya memperkuat ketahanan energi dan pangan, sementara ke Washington memperdalam modernisasi pertahanan dan interoperabilitas militer di kawasan Indo-Pasifik.
Menurutnya, langkah ini menunjukkan Indonesia tetap konsisten dengan politik bebas aktif, namun dengan pendekatan yang lebih tegas dan adaptif. Alih-alih memilih kubu, Indonesia mengedepankan kepentingan nasional, menjaga keseimbangan, dan tetap menghormati semua mitra.
"Di saat banyak negara terpaksa berpihak, Indonesia justru semakin fleksibel dan semakin memperkuat posisi politik bebas aktifnya," pungkasnya.
