Berita

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Pemerintah Suntik Rp1,77 Triliun Tekan Lonjakan Ongkos Haji

RABU, 08 APRIL 2026 | 21:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp1,77 triliun dari APBN untuk menahan lonjakan ongkos haji di tengah kenaikan harga avtur global.

Kebijakan ini diambil agar biaya yang ditanggung jemaah tetap terkendali, bahkan turun Rp2 juta per orang pada penyelenggaraan haji tahun ini.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, secara perhitungan kenaikan harga avtur seharusnya mendorong biaya haji lebih tinggi. Namun, pemerintah memilih menyerap beban tersebut.


"Ada juga dampak kepada ongkos haji, ongkos haji seperti kita ketahui diturunkan Rp2 juta, dampak terhadap kenaikan avtur ini di-absorb pemerintah, jadi ini diabsorb untuk 220 ribu orang jamaah haji, angka anggaran Rp1,77 triliun dibebankan ke APBN dengan demikian tak ada dampak ke peserta jemaah haji," papar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu 8 April 2026.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk menutup selisih biaya akibat kenaikan energi bagi sekitar 220 ribu jemaah haji.

Sebelumnya, pengumuman penurunan biaya haji Rp2 juta tahun ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita pastikan biaya haji 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta,” ujar Prabowo dalam rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada rakyat, meskipun terdapat tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga bahan bakar pesawat.

“Meskipun harga avtur naik, kita berani turunkan harga (biaya) haji, ini komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat paling bawah,” tegasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya