Pemerintah Suntik Rp1,77 Triliun Tekan Lonjakan Ongkos Haji

Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp1,77 triliun dari APBN untuk menahan lonjakan ongkos haji di tengah kenaikan harga avtur global.

Kebijakan ini diambil agar biaya yang ditanggung jemaah tetap terkendali, bahkan turun Rp2 juta per orang pada penyelenggaraan haji tahun ini.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, secara perhitungan kenaikan harga avtur seharusnya mendorong biaya haji lebih tinggi. Namun, pemerintah memilih menyerap beban tersebut.

"Ada juga dampak kepada ongkos haji, ongkos haji seperti kita ketahui diturunkan Rp2 juta, dampak terhadap kenaikan avtur ini di-absorb pemerintah, jadi ini diabsorb untuk 220 ribu orang jamaah haji, angka anggaran Rp1,77 triliun dibebankan ke APBN dengan demikian tak ada dampak ke peserta jemaah haji," papar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu 8 April 2026.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk menutup selisih biaya akibat kenaikan energi bagi sekitar 220 ribu jemaah haji.

Sebelumnya, pengumuman penurunan biaya haji Rp2 juta tahun ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita pastikan biaya haji 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta,” ujar Prabowo dalam rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada rakyat, meskipun terdapat tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga bahan bakar pesawat.

“Meskipun harga avtur naik, kita berani turunkan harga (biaya) haji, ini komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat paling bawah,” tegasnya.