Berita

(Foto: Dok. PP KAMMI)

Politik

Lindungi Ekosistem Mangrove

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

RABU, 08 APRIL 2026 | 19:05 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ratusan kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) bersama organisasi pemuda lainnya, turun langsung melaksanakan Gerakan Edukasi dan Aksi Perlindungan serta Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Hutan Mangrove Pantai Baros, Bantul, Yogyakarta.

Kegiatan itu digelar Pengurus Pusat KAMMI bersama Pengurus Wilayah KAMMI Daerah Istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat, Deputi Tata Lingkungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup.

Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi, menegaskan bahwa gerakan lingkungan harus dimulai dari titik paling rentan, yaitu wilayah pesisir.


“Kerusakan lingkungan tidak bisa diselesaikan dari ruang diskusi saja. Pesisir adalah garis depan yang paling cepat terdampak,” ujar Jundi dalam keterangan tertulis, Rabu 8 April 2026.

Ia menekankan bahwa keberlanjutan antar generasi hanya bisa dicapai melalui intervensi nyata yang konsisten.

“Setiap bibit yang ditanam harus punya rencana pengelolaan. Tidak boleh berhenti di hari ini. Gerakan ini harus berlanjut, terpantau, dan memberi dampak langsung pada perlindungan pesisir,” tuturnya.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon, menyampaikan bahwa perbaikan lingkungan hidup harus dimulai dari aksi yang disiplin dan berkelanjutan, bukan kegiatan sesaat.

“Kita tidak sedang mengejar jumlah penanaman. Kita mengejar keberhasilan tumbuh. Itu yang sering hilang,” tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya