Analis komunikasi politik Hendri Satrio. (Foto: Istimewa)
Langkah pemerintah yang dinilai tenang dalam menyikapi situasi geopolitik global yang tengah bergejolak dengan mengeluarkan 8 kebijakan efisiensi dan transformasi budaya kerja nasional per 1 April 2026 diapresiasi analis komunikasi politik Hendri Satrio.
Namun, sosok yang akrab disapa Hensa itu mengingatkan bahwa ketenangan itu harus dibarengi dengan kebijakan yang strategis, terukur, dan berkelanjutan.
"Tapi yang diharapkan ini adalah sebuah ketenangan yang dibarengi dengan kebijakan yang strategis, yang di mana hitung-hitungannya itu tepat dan sustain, sehingga memang dalam jangka waktu lama, kita bisa bertahan dengan fundamental ekonomi yang baik dan masyarakat tetap sejahtera," katanya, Kamis, 2 April 2026.
Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu mengingatkan yang terpenting sekarang adalah kebijakan lanjutan yang bersifat sustain dengan kalkulasi yang tepat sehingga publik tak hanya ditenangkan, namun juga merasakan dampak nyata dari kinerja pemerintahnya.
"Jangan sampai kemudian press conference kemarin itu hanya sebatas menenangkan dalam jangka waktu tertentu, jadinya kan nggak sustain karena kita semua mengharapkan pemerintah setelah press conference kemarin itu membuat kebijakan-kebijakan yang ujungnya adalah kebijakan yang sustain dengan hitungan-hitungan tepat dan tidak bersifat sementara," katanya.
Hensa juga menyoroti pentingnya gaya komunikasi pemerintah yang tepat kepada masyarakat. Ia menilai pesan kewaspadaan justru sesekali perlu disampaikan agar publik tidak terlena, mengingat perubahan geopolitik bisa terjadi secara tiba-tiba dan berdampak besar.
"Sebenarnya tidak apa-apa membuat masyarakat waspada dengan gaya komunikasi tertentu, pesan waspada itu nggak akan bikin panik. Tapi jangan meninabobokan Masyarakat,” ujar Hensa.
“Kenapa? Pada saat nanti masyarakat ketiduran, lengah, kemudian terjadi perubahan geopolitik yang cukup dahsyat, justru masyarakatnya kaget dan gelagapan seperti tahun 1998, kasihan yang tidak siap," sambungnya.
Pemerintah sebelumnya mengumumkan delapan kebijakan sebagai respons atas situasi geopolitik terkini. Kebijakan tersebut mencakup penerapan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat, pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, serta pemangkasan perjalanan dinas dalam negeri 50 persen dan luar negeri 70 persen.
Pemerintah juga mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengarahkannya pada penyediaan makanan segar selama lima hari dalam sepekan, sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung tatap muka penuh.
Selain itu, pemerintah merancang refocusing anggaran dari belanja non-prioritas seperti rapat dan seremonial ke program produktif, yang berpotensi menghemat hingga Rp130,2 triliun. Dua kebijakan lainnya menyasar ketahanan energi, yakni gerakan efisiensi energi nasional dan percepatan implementasi program biodiesel B50.
