Ilustrasi (RMOL via Gemini AI)
Peningkatan harga energi global akibat eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, dinilai perlu menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan subsidi energi.
Peneliti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya, mengingatkan bahwa kebijakan subsidi energi memiliki risiko jangka panjang, terutama terhadap kondisi fiskal negara yang berpotensi semakin terbebani.
Menurutnya, sebagai negara net importir energi, Indonesia menghadapi dilema kebijakan antara menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan kesehatan fiskal negara.
“Sebagai negara net importir energi, kita memang menghadapi dilema kebijakan, yaitu antara menjaga daya beli dan kebutuhan masyarakat dengan mempertahankan kondisi kesehatan fiskal negara,” ujar Putu dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 31 Maret 2026.
Putu juga menyoroti perkembangan di sejumlah negara Asia seperti Jepang, Singapura, dan Filipina, yang mengalami krisis energi. Kondisi tersebut mendorong kebijakan seperti penerapan work from home (WFH) hingga pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Ia menilai, langkah pemerintah yang masih mempertahankan subsidi energi untuk melindungi kelompok menengah ke bawah tetap memiliki konsekuensi terhadap fiskal negara.
“Saat ini energi yang disubsidi masih tersedia. Namun, pemerintah harus mewaspadai risiko fiskal yang berpotensi semakin membengkak jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Putu menekankan pentingnya perhitungan yang cermat dan transparan terkait dampak lonjakan harga energi terhadap beban subsidi, meskipun harga BBM industri nantinya mengikuti mekanisme pasar.
Ia juga mendorong pemerintah untuk menyampaikan informasi tersebut secara terbuka kepada publik, termasuk potensi kerugian jangka panjang dan opportunity cost yang ditimbulkan.
“Pemerintah harus mengkomunikasikan kepada masyarakat secara jelas mengenai dampak jangka panjang, termasuk opportunity cost yang hilang. Ini penting sebagai bentuk keterbukaan informasi,” ujarnya.
Menurutnya, transparansi diperlukan mengingat kesadaran publik yang semakin tinggi, terutama terkait fakta bahwa sebagian penerima BBM subsidi justru berasal dari kelompok mampu yang tidak berhak.
