Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Target pengesahan RUU Hukum Acara Perdata belum bisa dipastikan waktunya.  Karena proses pembahasannya masih panjang dan melibatkan banyak pihak. 

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, proses penyusunan RUU ini masih membuka ruang partisipasi publik dan pemangku kepentingan secara luas. Menurutnya, banyaknya masukan membuat pembahasan membutuhkan waktu lebih panjang.

“Enggak bisa diprediksi karena ini kan (prosesnya) panjang. Tapi mudah-mudahan yang terbaik lah buat republik ini.” kata Sahrono di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 30 Maret 2026. 

Ia menegaskan DPR akan terus membuka ruang diskusi hingga mencapai titik kesepakatan bersama. Proses ini dilakukan agar substansi aturan benar-benar matang dan dapat diterima semua pihak.

“Masih banyak nanti, entar kan dia terbuka seperti ini sampai semaksimal mungkin stakeholder pada titik puncak untuk kita bahas bersama di internal DPR kami," kata Sahroni.

Meski belum ada target pasti, DPR memastikan pembahasan tetap dikejar agar bisa rampung secepatnya. Namun, Sahroni menekankan kualitas regulasi tetap menjadi prioritas utama.

“Ya, dimaksimalin, kita dimaksimalin.” pungkas Sahroni.