Berita

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (Foto: RMOL)

Politik

Pemerintah Diminta Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Harga BBM

SENIN, 30 MARET 2026 | 13:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai berpotensi berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) global. Pemerintah Indonesia diminta untuk mengantisipasi dampak tersebut, khususnya dalam menjaga stabilitas harga BBM di dalam negeri.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menekankan pentingnya langkah antisipatif dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Bahlil Lahadalia. Ia menilai, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang tepat dalam menghadapi potensi fluktuasi harga energi.

Menurut Adi, risiko kenaikan harga BBM tidak terlepas dari terganggunya distribusi minyak mentah dunia, terutama karena pembatasan jalur strategis di Selat Hormuz. Kondisi ini berpotensi memengaruhi pasokan energi global, termasuk bagi Indonesia.


“Di atas segala-galanya Menteri ESDM harus mengantisipasi potensi kenaikan BBM ini. Itu saja kuncinya,” ujar Adi, Senin, 30 Maret 2026.

Ia juga menilai pemerintah sejauh ini telah berupaya meredam dampak gejolak global, termasuk pada momentum Idulfitri 1447 Hijriah. Pernyataan pemerintah yang menyebut Indonesia belum terdampak krisis energi global dianggap sebagai upaya menjaga kepercayaan publik.

Adi menambahkan, imbauan penghematan BBM yang disampaikan Menteri ESDM merupakan bagian dari strategi mitigasi untuk menjaga stabilitas dan menenangkan masyarakat di tengah situasi global yang dinamis.

Namun demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tetap menyampaikan informasi secara transparan dan jelas kepada publik. Hal ini penting untuk menghindari potensi kebingungan atau gejolak di masyarakat, terutama ketika banyak negara lain secara terbuka mengakui dampak krisis energi global.

Menurutnya, komunikasi yang menenangkan memang diperlukan, tetapi harus tetap diimbangi dengan keterbukaan agar publik dapat memahami kondisi yang sebenarnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya