Berita

PM Thailand Anutin Charnvirakul meminta maaf atas kekacauan akibat pencabutan subsidi BBM buntut perang di Timur Tengah (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube KhaosodTV)

Dunia

PM Thailand Membungkuk Minta Maaf atas Kenaikan Harga BBM

SENIN, 30 MARET 2026 | 10:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyampaikan permintaan maaf kepada publik setelah polemik kenaikan harga bahan bakar yang memicu kepanikan di berbagai daerah. 

Permintaan maaf itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Pemerintah di Bangkok, menyusul kritik luas atas kebijakan pemerintah yang dinilai mendadak dan membingungkan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Anutin mengakui adanya kesalahan dalam pengelolaan situasi energi di tengah dampak konflik Timur Tengah yang berlangsung lebih lama dari perkiraan.  


“Saya meminta maaf kepada masyarakat atas kekacauan yang disebabkan oleh pengelolaan situasi bahan bakar,” sambil membungkuk sebagai bentuk penyesalan, dikutip dari Bangkok Post, Senin 30 Maret 2026.

Krisis memuncak ketika pemerintah secara tiba-tiba mencabut pembatasan harga bahan bakar, yang langsung menyebabkan kenaikan sekitar 6 Baht per liter. 

Kebijakan tersebut memicu aksi panik warga yang berbondong-bondong mengisi bensin sebelum harga baru berlaku, hingga menimbulkan antrean panjang di SPBU di seluruh Thailand.

Pemerintah sebelumnya mencoba menahan harga selama awal konflik dengan memberikan subsidi besar melalui Dana Bahan Bakar Minyak. Namun, langkah itu menjadi beban berat setelah dana yang digelontorkan mencapai 20 miliar Baht hanya dalam tiga minggu. Ketika subsidi harian menyentuh 2 miliar Baht, kebijakan tersebut dinilai tidak lagi berkelanjutan.

Anutin menjelaskan bahwa pencabutan pembatasan harga bukan berarti pemerintah melepas harga sepenuhnya ke pasar. Subsidi tetap diberikan, tetapi dikurangi dari 24 Baht menjadi 16 Baht per liter agar lebih mencerminkan kondisi pasar global. Ia juga menegaskan bahwa langkah ini penting untuk mencegah praktik penyelundupan bahan bakar ke negara tetangga serta penimbunan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.

Menurutnya, situasi pasokan sebenarnya cukup aman. Thailand memiliki kapasitas produksi sekitar 77 juta liter per hari, lebih tinggi dari konsumsi rata-rata 67 juta liter. Namun, kepanikan masyarakat membuat permintaan melonjak hingga 82 juta liter per hari atau naik sekitar 22 persen, sehingga sempat memicu kelangkaan di sejumlah wilayah.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah meminta masyarakat mengurangi konsumsi bahan bakar secara bijak. Anutin bahkan mengusulkan langkah sederhana: jika setiap rumah tangga menghemat satu liter per hari, maka konsumsi nasional bisa berkurang hingga 10 juta liter per hari. Penghematan itu juga akan mengurangi beban subsidi negara dan membantu menjaga cadangan energi.

Di sisi lain, pemerintah memastikan distribusi bahan bakar telah kembali stabil setelah dilakukan berbagai langkah seperti penambahan jalur pengiriman, penggunaan cadangan nasional, serta penegakan hukum terhadap penimbunan. Selain itu, Thailand juga telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menjamin keamanan jalur kapal minyak di Selat Hormuz, sehingga pasokan impor tetap terjaga.

Menjelang libur Songkran, pemerintah berjanji masyarakat tidak perlu khawatir soal ketersediaan bahan bakar. “Masyarakat dapat yakin bahwa akan ada cukup bahan bakar untuk perjalanan pulang kampung,” ujar Anutin.

Ia juga mengingatkan bahwa harga bahan bakar di Thailand masih relatif lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Laos, serta mengajak masyarakat untuk beradaptasi menghadapi situasi global yang tidak menentu.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya