Berita

PM Thailand Anutin Charnvirakul meminta maaf atas kekacauan akibat pencabutan subsidi BBM buntut perang di Timur Tengah (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube KhaosodTV)

Dunia

PM Thailand Membungkuk Minta Maaf atas Kenaikan Harga BBM

SENIN, 30 MARET 2026 | 10:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyampaikan permintaan maaf kepada publik setelah polemik kenaikan harga bahan bakar yang memicu kepanikan di berbagai daerah. 

Permintaan maaf itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Pemerintah di Bangkok, menyusul kritik luas atas kebijakan pemerintah yang dinilai mendadak dan membingungkan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Anutin mengakui adanya kesalahan dalam pengelolaan situasi energi di tengah dampak konflik Timur Tengah yang berlangsung lebih lama dari perkiraan.  


“Saya meminta maaf kepada masyarakat atas kekacauan yang disebabkan oleh pengelolaan situasi bahan bakar,” sambil membungkuk sebagai bentuk penyesalan, dikutip dari Bangkok Post, Senin 30 Maret 2026.

Krisis memuncak ketika pemerintah secara tiba-tiba mencabut pembatasan harga bahan bakar, yang langsung menyebabkan kenaikan sekitar 6 Baht per liter. 

Kebijakan tersebut memicu aksi panik warga yang berbondong-bondong mengisi bensin sebelum harga baru berlaku, hingga menimbulkan antrean panjang di SPBU di seluruh Thailand.

Pemerintah sebelumnya mencoba menahan harga selama awal konflik dengan memberikan subsidi besar melalui Dana Bahan Bakar Minyak. Namun, langkah itu menjadi beban berat setelah dana yang digelontorkan mencapai 20 miliar Baht hanya dalam tiga minggu. Ketika subsidi harian menyentuh 2 miliar Baht, kebijakan tersebut dinilai tidak lagi berkelanjutan.

Anutin menjelaskan bahwa pencabutan pembatasan harga bukan berarti pemerintah melepas harga sepenuhnya ke pasar. Subsidi tetap diberikan, tetapi dikurangi dari 24 Baht menjadi 16 Baht per liter agar lebih mencerminkan kondisi pasar global. Ia juga menegaskan bahwa langkah ini penting untuk mencegah praktik penyelundupan bahan bakar ke negara tetangga serta penimbunan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.

Menurutnya, situasi pasokan sebenarnya cukup aman. Thailand memiliki kapasitas produksi sekitar 77 juta liter per hari, lebih tinggi dari konsumsi rata-rata 67 juta liter. Namun, kepanikan masyarakat membuat permintaan melonjak hingga 82 juta liter per hari atau naik sekitar 22 persen, sehingga sempat memicu kelangkaan di sejumlah wilayah.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah meminta masyarakat mengurangi konsumsi bahan bakar secara bijak. Anutin bahkan mengusulkan langkah sederhana: jika setiap rumah tangga menghemat satu liter per hari, maka konsumsi nasional bisa berkurang hingga 10 juta liter per hari. Penghematan itu juga akan mengurangi beban subsidi negara dan membantu menjaga cadangan energi.

Di sisi lain, pemerintah memastikan distribusi bahan bakar telah kembali stabil setelah dilakukan berbagai langkah seperti penambahan jalur pengiriman, penggunaan cadangan nasional, serta penegakan hukum terhadap penimbunan. Selain itu, Thailand juga telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menjamin keamanan jalur kapal minyak di Selat Hormuz, sehingga pasokan impor tetap terjaga.

Menjelang libur Songkran, pemerintah berjanji masyarakat tidak perlu khawatir soal ketersediaan bahan bakar. “Masyarakat dapat yakin bahwa akan ada cukup bahan bakar untuk perjalanan pulang kampung,” ujar Anutin.

Ia juga mengingatkan bahwa harga bahan bakar di Thailand masih relatif lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Laos, serta mengajak masyarakat untuk beradaptasi menghadapi situasi global yang tidak menentu.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya