Berita

PM Thailand Anutin Charnvirakul meminta maaf atas kekacauan akibat pencabutan subsidi BBM buntut perang di Timur Tengah (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube KhaosodTV)

Dunia

PM Thailand Membungkuk Minta Maaf atas Kenaikan Harga BBM

SENIN, 30 MARET 2026 | 10:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyampaikan permintaan maaf kepada publik setelah polemik kenaikan harga bahan bakar yang memicu kepanikan di berbagai daerah. 

Permintaan maaf itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Pemerintah di Bangkok, menyusul kritik luas atas kebijakan pemerintah yang dinilai mendadak dan membingungkan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Anutin mengakui adanya kesalahan dalam pengelolaan situasi energi di tengah dampak konflik Timur Tengah yang berlangsung lebih lama dari perkiraan.  


“Saya meminta maaf kepada masyarakat atas kekacauan yang disebabkan oleh pengelolaan situasi bahan bakar,” sambil membungkuk sebagai bentuk penyesalan, dikutip dari Bangkok Post, Senin 30 Maret 2026.

Krisis memuncak ketika pemerintah secara tiba-tiba mencabut pembatasan harga bahan bakar, yang langsung menyebabkan kenaikan sekitar 6 Baht per liter. 

Kebijakan tersebut memicu aksi panik warga yang berbondong-bondong mengisi bensin sebelum harga baru berlaku, hingga menimbulkan antrean panjang di SPBU di seluruh Thailand.

Pemerintah sebelumnya mencoba menahan harga selama awal konflik dengan memberikan subsidi besar melalui Dana Bahan Bakar Minyak. Namun, langkah itu menjadi beban berat setelah dana yang digelontorkan mencapai 20 miliar Baht hanya dalam tiga minggu. Ketika subsidi harian menyentuh 2 miliar Baht, kebijakan tersebut dinilai tidak lagi berkelanjutan.

Anutin menjelaskan bahwa pencabutan pembatasan harga bukan berarti pemerintah melepas harga sepenuhnya ke pasar. Subsidi tetap diberikan, tetapi dikurangi dari 24 Baht menjadi 16 Baht per liter agar lebih mencerminkan kondisi pasar global. Ia juga menegaskan bahwa langkah ini penting untuk mencegah praktik penyelundupan bahan bakar ke negara tetangga serta penimbunan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.

Menurutnya, situasi pasokan sebenarnya cukup aman. Thailand memiliki kapasitas produksi sekitar 77 juta liter per hari, lebih tinggi dari konsumsi rata-rata 67 juta liter. Namun, kepanikan masyarakat membuat permintaan melonjak hingga 82 juta liter per hari atau naik sekitar 22 persen, sehingga sempat memicu kelangkaan di sejumlah wilayah.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah meminta masyarakat mengurangi konsumsi bahan bakar secara bijak. Anutin bahkan mengusulkan langkah sederhana: jika setiap rumah tangga menghemat satu liter per hari, maka konsumsi nasional bisa berkurang hingga 10 juta liter per hari. Penghematan itu juga akan mengurangi beban subsidi negara dan membantu menjaga cadangan energi.

Di sisi lain, pemerintah memastikan distribusi bahan bakar telah kembali stabil setelah dilakukan berbagai langkah seperti penambahan jalur pengiriman, penggunaan cadangan nasional, serta penegakan hukum terhadap penimbunan. Selain itu, Thailand juga telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menjamin keamanan jalur kapal minyak di Selat Hormuz, sehingga pasokan impor tetap terjaga.

Menjelang libur Songkran, pemerintah berjanji masyarakat tidak perlu khawatir soal ketersediaan bahan bakar. “Masyarakat dapat yakin bahwa akan ada cukup bahan bakar untuk perjalanan pulang kampung,” ujar Anutin.

Ia juga mengingatkan bahwa harga bahan bakar di Thailand masih relatif lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Laos, serta mengajak masyarakat untuk beradaptasi menghadapi situasi global yang tidak menentu.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya