Berita

Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim. (Foto: Dok. Fraksi PKB)

Politik

DPR Minta BUMN Serius Memitigasi Dampak Konflik AS-Iran

SABTU, 28 MARET 2026 | 19:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran menjadi ujian nyata bagi ketahanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang bergerak di sektor minyak dan gas.

Menurut Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, terutama dari kawasan Timur Tengah, membuat situasi geopolitik global berpotensi langsung berdampak pada stabilitas energi nasional.

“Indonesia masih mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan minyak dari Timur Tengah. Ini tentu menjadi tantangan serius,” ujar Rivqy kepada wartawan, Sabtu, 28 Maret 2026.


Ia menegaskan, kondisi ini harus menjadi batu ujian bagi kesiapan BUMN energi dalam menghadapi krisis, termasuk kemampuan mitigasi risiko yang matang dan terukur.

“Jangan sampai konflik AS-Iran merugikan rakyat Indonesia. Stabilitas pasokan dan harga energi harus tetap terjaga,” tegasnya.

Rivqy mengapresiasi langkah pemerintah, termasuk Pertamina, yang mulai melakukan diversifikasi sumber impor minyak sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global.

“Langkah mencari alternatif impor dari kawasan lain saya kira sudah cukup baik. Ini menunjukkan ada upaya mitigasi yang mulai berjalan,” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa strategi jangka pendek tersebut harus diimbangi dengan langkah fundamental dalam memperkuat kemandirian energi nasional.

Menurut Rivqy, optimalisasi potensi energi dalam negeri menjadi kunci utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Indonesia memiliki sumber daya energi yang besar, baik migas maupun energi baru dan terbarukan. Ini harus dimaksimalkan secara serius dan konsisten agar kita tidak terus bergantung pada dinamika global,” jelas Legislator PKB ini.

Lebih jauh, Rivqy menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi eskalasi politik dunia yang semakin tidak menentu.

“Pemerintah harus benar-benar cermat membaca situasi global. Jangan gegabah dalam mengambil kebijakan, karena setiap keputusan di sektor energi akan berdampak langsung pada masyarakat luas,” pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya