Berita

Ilustrasi (RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Likuiditas Februari Tumbuh 8,7 Persen, Ditopang Belanja Pemerintah dan Kredit

SABTU, 28 MARET 2026 | 13:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank Indonesia merilis data likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) yang menunjukkan pertumbuhan positif berkelanjutan hingga Februari 2026. 

Posisi M2 pada periode ini tercatat berada di angka Rp10.089,9 triliun dengan kenaikan sebesar 8,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini mencerminkan adanya normalisasi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2026 yang sempat menyentuh level 10,0 persen yoy.

"Pertumbuhan yang stabil ini ditopang secara kuat oleh komponen uang beredar sempit (M1) yang melesat hingga 14,4 persen yoy, serta kontribusi uang kuasi yang tercatat tumbuh 3,1 persen yoy," terang Kepala Departemen BI Ramdan Denny Prakoso, di Jakarta, dikutip Sabtu 28 Maret 2026. 


Bank sentral menegaskan bahwa dinamika likuiditas pada Februari ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas keuangan Pemerintah Pusat serta laju penyaluran kredit perbankan. 

Tagihan bersih kepada pemerintah bahkan mengalami akselerasi pertumbuhan menjadi 25,6 persen yoy, sebuah peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan capaian bulan sebelumnya yang sebesar 22,6 persen yoy.

Di sisi lain, penyaluran kredit perbankan tetap berada dalam zona ekspansi sebesar 8,9 persen yoy meskipun sedikit melambat dari angka 10,2 persen yoy pada Januari. 

Penurunan tipis dalam laju kredit ini merupakan bagian dari penyesuaian pasar terhadap kondisi suku bunga global yang masih dinamis di awal kuartal I-2026. Bank Indonesia memandang bahwa ketersediaan likuiditas saat ini masih sangat memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah fluktuasi pasar internasional.

Sebagai informasi tambahan terbaru, Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan makroprudensial untuk memastikan bahwa perlambatan tipis pada pertumbuhan kredit tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi tahunan. 

Selain itu, sinkronisasi kebijakan antara otoritas moneter dan pemerintah melalui optimalisasi belanja negara diproyeksikan akan kembali memacu peredaran uang pada bulan-bulan mendatang, terutama menjelang peningkatan konsumsi domestik di pertengahan tahun.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya