Berita

Ilustrasi (RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Likuiditas Februari Tumbuh 8,7 Persen, Ditopang Belanja Pemerintah dan Kredit

SABTU, 28 MARET 2026 | 13:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank Indonesia merilis data likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) yang menunjukkan pertumbuhan positif berkelanjutan hingga Februari 2026. 

Posisi M2 pada periode ini tercatat berada di angka Rp10.089,9 triliun dengan kenaikan sebesar 8,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini mencerminkan adanya normalisasi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2026 yang sempat menyentuh level 10,0 persen yoy.

"Pertumbuhan yang stabil ini ditopang secara kuat oleh komponen uang beredar sempit (M1) yang melesat hingga 14,4 persen yoy, serta kontribusi uang kuasi yang tercatat tumbuh 3,1 persen yoy," terang Kepala Departemen BI Ramdan Denny Prakoso, di Jakarta, dikutip Sabtu 28 Maret 2026. 


Bank sentral menegaskan bahwa dinamika likuiditas pada Februari ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas keuangan Pemerintah Pusat serta laju penyaluran kredit perbankan. 

Tagihan bersih kepada pemerintah bahkan mengalami akselerasi pertumbuhan menjadi 25,6 persen yoy, sebuah peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan capaian bulan sebelumnya yang sebesar 22,6 persen yoy.

Di sisi lain, penyaluran kredit perbankan tetap berada dalam zona ekspansi sebesar 8,9 persen yoy meskipun sedikit melambat dari angka 10,2 persen yoy pada Januari. 

Penurunan tipis dalam laju kredit ini merupakan bagian dari penyesuaian pasar terhadap kondisi suku bunga global yang masih dinamis di awal kuartal I-2026. Bank Indonesia memandang bahwa ketersediaan likuiditas saat ini masih sangat memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah fluktuasi pasar internasional.

Sebagai informasi tambahan terbaru, Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan makroprudensial untuk memastikan bahwa perlambatan tipis pada pertumbuhan kredit tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi tahunan. 

Selain itu, sinkronisasi kebijakan antara otoritas moneter dan pemerintah melalui optimalisasi belanja negara diproyeksikan akan kembali memacu peredaran uang pada bulan-bulan mendatang, terutama menjelang peningkatan konsumsi domestik di pertengahan tahun.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya