Berita

Ketua Umum Komite Nasional Pencegahan Stunting (KNPS), David Hamka.(Foto: Istimewa)

Nusantara

KNPS:

Panti Sosial Anak di Jakarta Over Kapasitas

JUMAT, 27 MARET 2026 | 22:20 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kondisi kapasitas panti sosial anak di Jakarta menjadi perhatian, setelah ditemukan ketidakseimbangan antara daya tampung dan jumlah anak yang diasuh.

Dalam temuan lapangan, satu panti yang secara ideal menampung maksimal 60 anak, saat ini dihuni hingga 104 anak, meskipun dari sisi fasilitas, kebersihan, dan kenyamanan dinilai sudah baik.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan panti telah berjalan optimal, namun kebutuhan layanan perlindungan anak di Jakarta masih lebih besar dibandingkan kapasitas yang tersedia saat ini.


Ketua Umum Komite Nasional Pencegahan Stunting (KNPS), David Hamka mengatakan, perhatian pemerintah daerah terhadap anak telantar, khususnya balita, harus menjadi prioritas.

David menyebut, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan sosial, tetapi juga berdampak langsung terhadap upaya pencegahan stunting dan kualitas generasi masa depan.

“Perlu dukungan kapasitas yang lebih memadai agar layanan tetap optimal bagi anak-anak,” ujar David dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 27 Maret 2026.

David juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap anak telantar telah diamanatkan dalam konstitusi sebagai tanggung jawab negara, termasuk pemerintah daerah.

“Ini bukan sekadar isu sosial, tetapi amanah konstitusi yang harus dijalankan dengan serius oleh pemerintah daerah,” kata David.

Ia menilai Pemprov DKI Jakarta memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk memperkuat fasilitas perlindungan anak secara lebih optimal.

“Pemerintah daerah harus hadir lebih kuat dengan menyediakan fasilitas sosial yang lebih baik, lebih layak, dan mampu menjangkau lebih banyak anak-anak telantar di masa usia emasnya mereka,” pungkas David.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya