Ilustrasi (Gambar: Babbe)
Program subsidi pemerintah dinilai masih jauh dari tepat sasaran, dengan tingkat kesalahan penyaluran yang diperkirakan mencapai 60 hingga 80 persen.
Kondisi ini mendorong perlunya reformasi sistem penyaluran subsidi agar lebih akurat dan tidak membebani anggaran negara.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai penajaman subsidi perlu segera dilakukan karena tingkat exclusion dan inclusion error masih sangat tinggi.
“Subsidi kita itu exclusion dan inclusion error-nya begitu tinggi sekali, tidak tepat sasaran, hampir 60-80 persen itu bias,” kata Said di Kompleks Parlemen, dikutip Jumat, 13 Maret 2026.
Sebagai solusi, Banggar DPR kembali mengusulkan penggunaan sistem verifikasi biometrik bagi penerima subsidi. Menurut Said, mekanisme tersebut sebenarnya telah direkomendasikan sejak lama untuk memastikan subsidi hanya diterima kelompok yang berhak.
“Dari sejak 2017 Badan Anggaran DPR merekomendasikan agar pakai retina mata atau fingerprint bagi penerima subsidi,” ujarnya.
Ia mencontohkan penyaluran subsidi LPG yang saat ini masih terbuka karena belum memiliki sistem verifikasi yang terintegrasi dengan data penerima bantuan sosial.
Padahal, berdasarkan ketentuan undang-undang, distribusi subsidi seharusnya dilakukan secara tertutup kepada kelompok yang berhak.
“Penajaman LPG 8,6 juta metrik ton per tahun yang naik terus, berdasarkan undang-undang harusnya tertutup tapi dijual terbuka karena belum ada sistem. Seharusnya pakai fingerprint atau retina mata yang berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Said.
Menurut dia, penggunaan sistem biometrik tersebut berpotensi menekan volume subsidi secara signifikan karena penyaluran menjadi lebih terkontrol. Ia memperkirakan konsumsi LPG bersubsidi dapat ditekan dari sekitar 8,6 juta metrik ton menjadi maksimal 5,5 juta metrik ton jika sistem verifikasi berjalan efektif.
