Berita

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina. (Foto: Istimewa)

Politik

Selly Gantina Soroti Ibadah Haji di Tengah Konflik Timteng

RABU, 11 MARET 2026 | 05:04 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Pemerintah harus melindungi jemaah umrah serta menjaga stabilitas jemaah haji di tengah konflik Timur Tengah yang membuat ketegangan geopolitik hingga melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Perlu mitigasi komprehensif untuk membawa pulang jemaah umrah dan memastikan keuangan haji tidak terganggu," kata Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina dalam siaran persnya, Selasa 10 Maret 2026.

Selain itu, Selly menjelaskan, Pemerintah Arab Saudi sudah merilis beberapa tenggat penting dalam waktu umrah, yakni pengajuan visa umrah pada 19 Maret 2026, batas terakhir jemaah umrah dapat memasuki Arab Saudi pada 2 April 2026, serta kewajiban seluruh jemaah meninggalkan Arab Saudi paling lambat 18 April 2026. 


Ini bisa diartikan, usai tanggal tersebut, seluruh aktivitas umrah bakal dihentikan guna mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji.

Di sektor ekonomi, perang rudal antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat hingga blokade Selat Hormuz berdampak nilai tukar terhadap dolar AS menyentuh Rp17 ribu.

Untuk itu, Selly juga mengingatkan pentingnya kesiapan skenario pembiayaan dan logistik apabila terjadi kondisi darurat bila para jemaah harus bertahan lebih lama di Arab Saudi.

“Dana haji harus dijaga keberlanjutannya," kata Selly. 

Terakhir, Selly juga menyoroti potensi kendala dalam skenario pemulangan alternatif bila jalur penerbangan utama terganggu yakni dengan dua maskapai utama, Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.

“Pemerintah harus menyiapkan berbagai opsi sejak sekarang, mulai dari koordinasi diplomatik, kesiapan maskapai, hingga skema pembiayaan darurat, agar keselamatan dan kepastian kepulangan jamaah tetap terjamin,” kata Selly.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya