Berita

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina. (Foto: Istimewa)

Politik

Selly Gantina Soroti Ibadah Haji di Tengah Konflik Timteng

RABU, 11 MARET 2026 | 05:04 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Pemerintah harus melindungi jemaah umrah serta menjaga stabilitas jemaah haji di tengah konflik Timur Tengah yang membuat ketegangan geopolitik hingga melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Perlu mitigasi komprehensif untuk membawa pulang jemaah umrah dan memastikan keuangan haji tidak terganggu," kata Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina dalam siaran persnya, Selasa 10 Maret 2026.

Selain itu, Selly menjelaskan, Pemerintah Arab Saudi sudah merilis beberapa tenggat penting dalam waktu umrah, yakni pengajuan visa umrah pada 19 Maret 2026, batas terakhir jemaah umrah dapat memasuki Arab Saudi pada 2 April 2026, serta kewajiban seluruh jemaah meninggalkan Arab Saudi paling lambat 18 April 2026. 


Ini bisa diartikan, usai tanggal tersebut, seluruh aktivitas umrah bakal dihentikan guna mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji.

Di sektor ekonomi, perang rudal antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat hingga blokade Selat Hormuz berdampak nilai tukar terhadap dolar AS menyentuh Rp17 ribu.

Untuk itu, Selly juga mengingatkan pentingnya kesiapan skenario pembiayaan dan logistik apabila terjadi kondisi darurat bila para jemaah harus bertahan lebih lama di Arab Saudi.

“Dana haji harus dijaga keberlanjutannya," kata Selly. 

Terakhir, Selly juga menyoroti potensi kendala dalam skenario pemulangan alternatif bila jalur penerbangan utama terganggu yakni dengan dua maskapai utama, Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.

“Pemerintah harus menyiapkan berbagai opsi sejak sekarang, mulai dari koordinasi diplomatik, kesiapan maskapai, hingga skema pembiayaan darurat, agar keselamatan dan kepastian kepulangan jamaah tetap terjamin,” kata Selly.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya