DPR Ingatkan Risiko Inflasi Jika Harga BBM Subsidi Naik

Kenaikan harga BBM subsidi dinilai berisiko memicu inflasi, terutama pada sektor transportasi dan pangan, yang pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi.

Peringatan tersebut muncul di tengah potensi tekanan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah yang dapat mendorong kenaikan harga minyak dunia dan berdampak pada kebijakan energi domestik.

Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mengatakan kenaikan harga BBM memiliki efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi.

“Mengapa hal ini krusial? Karena kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga di sektor transportasi dan pangan akibat meningkatnya biaya produksi. Inflasi pada harga yang diatur pemerintah (administered price inflation) ini akan menekan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Misbakhun dalam doorstop di kompleks DPR, Selasa, 10 Maret 2026. 

Menurutnya, dampak inflasi dari kenaikan BBM perlu menjadi perhatian utama pemerintah karena dapat langsung dirasakan masyarakat melalui meningkatnya biaya hidup sehari-hari.

Ia menilai pemerintah harus berhati-hati sebelum mengambil keputusan menaikkan harga BBM subsidi. 

“Namun, pilihan untuk menaikkan harga BBM subsidi seharusnya tidak menjadi langkah pertama. Pemerintah harus melakukan eksersis (kajian) mendalam terhadap komponen-komponen pembentuk harga BBM bersubsidi sebelum mengambil keputusan,” kata Misbakhun.

Karena itu, ia menilai kebijakan penyesuaian harga BBM perlu ditempatkan sebagai opsi terakhir agar dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat dapat diminimalkan.