DPR RI Berduka atas Wafatnya Ayatollah Khamenei, Desak PBB Tegakkan Hukum Internasional

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyampaikan duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ali Khamenei, yang disebut gugur dalam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada 28 Februari 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna ke-15 Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Selasa 10 Maret 2026. 

“Atas nama pimpinan dan anggota DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, yang gugur dalam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada 28 Februari 2026,” ujar Puan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial turut menyampaikan simpati mendalam kepada seluruh rakyat Iran yang tengah menghadapi masa sulit.

“Indonesia menyampaikan simpati yang mendalam kepada seluruh rakyat Iran yang tengah menghadapi masa sulit ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, DPR RI menyatakan dukungan terhadap berbagai upaya dan inisiatif diplomasi—baik secara bilateral, regional, maupun multilateral—untuk mendorong semua pihak menahan diri dan mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.

DPR juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara serta penyelesaian sengketa melalui jalur damai.

Selain itu, Puan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar segera mengambil peran aktif dalam menegakkan hukum internasional, melindungi masyarakat sipil, serta menjaga perdamaian dan stabilitas global.

“DPR RI mendesak PBB untuk segera bertindak dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan masyarakat sipil, serta komitmen bersama menjaga perdamaian dan stabilitas global,” tegas legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Puan juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia perlu terus menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif dalam menjaga kepentingan nasional secara bijaksana, konsisten, dan konstruktif di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.