Berita

Diskusi daring bertajuk “Ramadan Series: Global Human Rights Framework and the Protection of Muslim Women Against Religious Discrimination of Uyghur". (Foto: Istimewa)

Politik

Perempuan Pilar Utama Masyarakat Uighur

SELASA, 10 MARET 2026 | 06:46 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dampak sosial yang luas dari kebijakan yang diterapkan terhadap komunitas Uighur, khususnya terhadap perempuan dan keluarga, penting memperoleh perhatian serius.

Demikian dikatakan Direktur Center for Uyghur Studies, Abdulhakim Idris dalam diskusi daring bertajuk “Ramadan Series: Global Human Rights Framework and the Protection of Muslim Women Against Religious Discrimination of Uyghur", dikutip Selasa 10 Maret 2026.

Ia menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, perempuan Uighur menghadapi situasi yang kompleks karena harus menanggung dampak dari berbagai kebijakan yang memengaruhi struktur keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.


Menurut Abdulhakim, perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat Uighur sebagai ibu, saudara, dan penggerak kehidupan keluarga. Namun dalam situasi yang terjadi saat ini, perempuan justru menjadi kelompok yang paling terdampak oleh berbagai kebijakan tersebut.

“Perempuan adalah pilar utama dalam masyarakat Uighur. Namun dalam kondisi yang terjadi saat ini, mereka justru memikul beban paling berat dari krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung,” kata Abdulhakim

Ia juga menyoroti bahwa banyak keluarga Uighur mengalami pemisahan akibat kebijakan penahanan serta berbagai program negara yang memengaruhi kehidupan keluarga, termasuk penempatan anak-anak di lembaga pendidikan berasrama yang dikelola pemerintah.

Dalam sesi pemaparan, peneliti Imam Sopyan mengangkat topik mengenai Islamofobia dan kaitannya dengan kebijakan terhadap komunitas Uighur di Tiongkok. 

Ia menjelaskan bahwa dinamika politik global, khususnya narasi keamanan internasional, turut memengaruhi cara berbagai negara memandang komunitas Muslim.

Menurut Imam, dalam sejumlah laporan disebutkan bahwa praktik keagamaan seperti beribadah di masjid, mengenakan simbol keagamaan, hingga menjalankan ibadah puasa selama Ramadan kerap ditempatkan dalam kerangka keamanan negara.

Ia menilai bahwa ketika identitas keagamaan mulai dipersepsikan sebagai potensi ancaman keamanan, maka risiko diskriminasi terhadap komunitas tertentu menjadi semakin besar.

“Ketika praktik keagamaan dipandang melalui lensa keamanan, maka ada risiko bahwa identitas suatu komunitas akan dipersepsikan sebagai ancaman," kata Imam.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

UPDATE

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Keterbukaan Informasi Bagian Penting Pelayanan Publik

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:03

Wajah Buruk AS Tak Bisa Lagi Dipoles sebagai Polisi Dunia

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:02

Bupati Rejang Lebong M Fikri Thobari Dibawa ke Jakarta Usai OTT Pagi Ini

Selasa, 10 Maret 2026 | 05:55

Seret ke Pengadilan Pelaku Pengeboman Ratusan Anak Perempuan di Iran

Selasa, 10 Maret 2026 | 05:39

Bupati Rejang Lebong M Fikri Thobari Kena OTT KPK

Selasa, 10 Maret 2026 | 05:36

Secara Ekonomi AS Babak Belur Gegara Serang Iran

Selasa, 10 Maret 2026 | 05:28

Iran Tak akan Negosiasi dengan AS-Israel Lewat Diplomasi

Selasa, 10 Maret 2026 | 05:24

Fokus Merawat Stabilitas di Tengah Gejolak Harga Minyak Dunia

Selasa, 10 Maret 2026 | 05:18

APBN di Tepi Jurang, Kinerja Purbaya Mulai Dipertanyakan

Selasa, 10 Maret 2026 | 04:42

Selengkapnya