Berita

Diskusi daring bertajuk “Ramadan Series: Global Human Rights Framework and the Protection of Muslim Women Against Religious Discrimination of Uyghur". (Foto: Istimewa)

Politik

Perempuan Pilar Utama Masyarakat Uighur

SELASA, 10 MARET 2026 | 06:46 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dampak sosial yang luas dari kebijakan yang diterapkan terhadap komunitas Uighur, khususnya terhadap perempuan dan keluarga, penting memperoleh perhatian serius.

Demikian dikatakan Direktur Center for Uyghur Studies, Abdulhakim Idris dalam diskusi daring bertajuk “Ramadan Series: Global Human Rights Framework and the Protection of Muslim Women Against Religious Discrimination of Uyghur", dikutip Selasa 10 Maret 2026.

Ia menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, perempuan Uighur menghadapi situasi yang kompleks karena harus menanggung dampak dari berbagai kebijakan yang memengaruhi struktur keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.


Menurut Abdulhakim, perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat Uighur sebagai ibu, saudara, dan penggerak kehidupan keluarga. Namun dalam situasi yang terjadi saat ini, perempuan justru menjadi kelompok yang paling terdampak oleh berbagai kebijakan tersebut.

“Perempuan adalah pilar utama dalam masyarakat Uighur. Namun dalam kondisi yang terjadi saat ini, mereka justru memikul beban paling berat dari krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung,” kata Abdulhakim

Ia juga menyoroti bahwa banyak keluarga Uighur mengalami pemisahan akibat kebijakan penahanan serta berbagai program negara yang memengaruhi kehidupan keluarga, termasuk penempatan anak-anak di lembaga pendidikan berasrama yang dikelola pemerintah.

Dalam sesi pemaparan, peneliti Imam Sopyan mengangkat topik mengenai Islamofobia dan kaitannya dengan kebijakan terhadap komunitas Uighur di Tiongkok. 

Ia menjelaskan bahwa dinamika politik global, khususnya narasi keamanan internasional, turut memengaruhi cara berbagai negara memandang komunitas Muslim.

Menurut Imam, dalam sejumlah laporan disebutkan bahwa praktik keagamaan seperti beribadah di masjid, mengenakan simbol keagamaan, hingga menjalankan ibadah puasa selama Ramadan kerap ditempatkan dalam kerangka keamanan negara.

Ia menilai bahwa ketika identitas keagamaan mulai dipersepsikan sebagai potensi ancaman keamanan, maka risiko diskriminasi terhadap komunitas tertentu menjadi semakin besar.

“Ketika praktik keagamaan dipandang melalui lensa keamanan, maka ada risiko bahwa identitas suatu komunitas akan dipersepsikan sebagai ancaman," kata Imam.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Wall Street Merah Sambut Keputusan The Fed

Kamis, 30 Juli 2026 | 08:21

Piutang Pajak Tidak Tertagih Tembus Rp47,4 Triliun di Akhir 2025

Kamis, 30 Juli 2026 | 08:02

Perpres Baru Bakal Jadi Landasan Utama Tata Kelola Distribusi LPG 3 Kg

Kamis, 30 Juli 2026 | 07:45

AS Jatuhkan Sanksi Baru ke Jaringan IRGC di Selat Hormuz

Kamis, 30 Juli 2026 | 07:30

The Fed Tahan Suku Bunga di 3,5-3,75 Persen

Kamis, 30 Juli 2026 | 07:16

Bursa Eropa Melemah, Sektor Barang Mewah Seret Pergerakan Pasar

Kamis, 30 Juli 2026 | 06:59

AMG Jadi Rujukan Pemakaman Muslim Modern Pertama di Indonesia

Kamis, 30 Juli 2026 | 06:54

MUI Segera Bawa Naskah RUU Anti-LGSP ke DPR dan Pemerintah

Kamis, 30 Juli 2026 | 06:28

Pembakar Rumah Hakim PN Medan Divonis 6 Tahun Penjara

Kamis, 30 Juli 2026 | 06:13

Operator Jangan Bebankan Biaya Tambahan Pasca Putusan MK

Kamis, 30 Juli 2026 | 05:43

Selengkapnya