Berita

Diskusi daring bertajuk “Ramadan Series: Global Human Rights Framework and the Protection of Muslim Women Against Religious Discrimination of Uyghur". (Foto: Istimewa)

Politik

Perempuan Pilar Utama Masyarakat Uighur

SELASA, 10 MARET 2026 | 06:46 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dampak sosial yang luas dari kebijakan yang diterapkan terhadap komunitas Uighur, khususnya terhadap perempuan dan keluarga, penting memperoleh perhatian serius.

Demikian dikatakan Direktur Center for Uyghur Studies, Abdulhakim Idris dalam diskusi daring bertajuk “Ramadan Series: Global Human Rights Framework and the Protection of Muslim Women Against Religious Discrimination of Uyghur", dikutip Selasa 10 Maret 2026.

Ia menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, perempuan Uighur menghadapi situasi yang kompleks karena harus menanggung dampak dari berbagai kebijakan yang memengaruhi struktur keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.


Menurut Abdulhakim, perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat Uighur sebagai ibu, saudara, dan penggerak kehidupan keluarga. Namun dalam situasi yang terjadi saat ini, perempuan justru menjadi kelompok yang paling terdampak oleh berbagai kebijakan tersebut.

“Perempuan adalah pilar utama dalam masyarakat Uighur. Namun dalam kondisi yang terjadi saat ini, mereka justru memikul beban paling berat dari krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung,” kata Abdulhakim

Ia juga menyoroti bahwa banyak keluarga Uighur mengalami pemisahan akibat kebijakan penahanan serta berbagai program negara yang memengaruhi kehidupan keluarga, termasuk penempatan anak-anak di lembaga pendidikan berasrama yang dikelola pemerintah.

Dalam sesi pemaparan, peneliti Imam Sopyan mengangkat topik mengenai Islamofobia dan kaitannya dengan kebijakan terhadap komunitas Uighur di Tiongkok. 

Ia menjelaskan bahwa dinamika politik global, khususnya narasi keamanan internasional, turut memengaruhi cara berbagai negara memandang komunitas Muslim.

Menurut Imam, dalam sejumlah laporan disebutkan bahwa praktik keagamaan seperti beribadah di masjid, mengenakan simbol keagamaan, hingga menjalankan ibadah puasa selama Ramadan kerap ditempatkan dalam kerangka keamanan negara.

Ia menilai bahwa ketika identitas keagamaan mulai dipersepsikan sebagai potensi ancaman keamanan, maka risiko diskriminasi terhadap komunitas tertentu menjadi semakin besar.

“Ketika praktik keagamaan dipandang melalui lensa keamanan, maka ada risiko bahwa identitas suatu komunitas akan dipersepsikan sebagai ancaman," kata Imam.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

KH Sholeh Darat Diusulkan jadi Pahlawan Nasional

Senin, 30 Maret 2026 | 05:59

Pentingnya Disiplin Informasi dalam KUHP Baru

Senin, 30 Maret 2026 | 05:43

Dikenal Warga sebagai Orang Baik, Pegawai Ayam Geprek Ditemukan Tewas

Senin, 30 Maret 2026 | 05:16

Aburizal Bakrie Kenang Juwono Sudarsono sebagai Putra Terbaik Bangsa

Senin, 30 Maret 2026 | 04:57

Mitra MBG Jangan Coba-coba Markup Harga Bahan Baku

Senin, 30 Maret 2026 | 04:40

Ikrar Setia ke NKRI

Senin, 30 Maret 2026 | 04:23

Pertamina Fasilitasi Pemudik Balik ke Jakarta dengan Lancar

Senin, 30 Maret 2026 | 03:59

Merajut Hubungan Sipil-Militer

Senin, 30 Maret 2026 | 03:50

Hadapi Bulgaria, Timnas Indonesia Bakal Tertolong Dukungan Suporter

Senin, 30 Maret 2026 | 03:27

BGN Dorong Penguatan Ekosistem Peternakan Demi Serap Lapangan Kerja

Senin, 30 Maret 2026 | 02:59

Selengkapnya