Berita

Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, dalam podcast Madilog, Senin, 9 Maret 2026. (Foto: Tangkapan layar Youtube)

Politik

Menakar Sikap Iran dan Inisiatif Presiden Prabowo jadi Mediator

SENIN, 09 MARET 2026 | 20:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Eskalasi yang kian memanas di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, berupaya diredam pemerintahan Republik Indonesia (RI) lewat perundingan yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto dengan menjadi mediator.

Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menakar upaya pemerintah kaitannya dengan sikap Iran pasca dibombardir oleh AS bersama-sama dengan Israel pada 28 Februari 2026 lalu.

Dia memandang, itikad baik Presiden Prabowo untuk menjadi mediator sayangnya tidak selaras dengan kesan yang diperoleh Iran pasca penyerangan AS dan Israel.


"Iran itu sangat kecewa dengan Indonesia sebetulnya. Ada beberapa hal. Kalau yang terbaru tentu terkait dengan perang Iran melawan Amerika ditambah Israel. Indonesia itu tidak mengecam pembunuhan anak-anak sekolah yang masih kecil-kecil. Tidak ada," ujar Siswanto dalam podcast Madilog, Senin, 9 Maret 2026.

Di samping itu, pemerintah RI juga tidak menyampaikan ucapan bela sungkawa di hadapan publik ketika Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei gugur akibat agresi militer AS dan Israel.

"Tidak seperti pemimpin lain itu mengecam. Kemudian walaupun terlambat, baru diucapkan bela sungkawa untuk pemimpin agung Iran. Sementara Iran itu merasa Indonesia teman baiknya. Tetapi teman baik kok seperti ini?" tuturnya.

Ditambah, ungkap Siswanto, Iran juga kecewa dengan Presiden Prabowo yang terpengaruh intervensi AS, terkait kegiatan The 5th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025.

"Tiba-tiba ketika sudah sedikit lagi masuk ke perairan kita (kapal Iran), enggak bisa. Ditolak sama sekali. Izinnya dicabut. Kenapa? Presiden Prabowo ditekan oleh Amerika untuk tidak membolehkan kapal Iran terlibat dalam Komodo Exercise," urai Siswanto.

"Kalau tetap dibiarkan ikut, Amerika akan angkat kaki bersama sekutunya dari latihan gabungan itu," sambungnya memperjelas tekanan AS ke pemerintah Indonesia.

Oleh karena kejadian-kejadian tersebut, Siswanto memperkirakan Iran sangat kecewa terhadap Indonesia, terutama terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, apalagi mengingat Indonesia belakangan sudah berada di dalam Board of Peace (BoP) bentukan AS.

"Jadi agak sulit bagi Iran menawarkan kesempatan kepada Prabowo. Makanya banyak orang bilang, udahlah ngapain. Iran kan nggak mau sama kita. Cuman sepertinya Prabowo mengalami semacam ilusi bahwa dia dibutuhkan oleh Iran. Kehadirannya dibutuhkan oleh Iran," katanya.

"Saya kira ini tidak tepat. Iran tidak butuh siapa-siapa. Apalagi hari ini Iran kecewa terhadap Indonesia. Iran malah menolak bantuan misalnya dari Rusia, alat-alat perang Korea, bantuan uang dari China, Iran tolak. Kita datang mencoba menawarkan diri sebagai mediator. Kata orang, siapa lu? Jadi itu yang terjadi," demikian Siswanto menambahkan.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya