Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi Penulis)

Publika

Siaga 1 TNI di Tengah Gejolak Global

SENIN, 09 MARET 2026 | 13:46 WIB

KETEGANGAN geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat tajam. Rivalitas antara Iran di satu sisi dan Amerika Serikat serta Israel di sisi lain kembali memunculkan spekulasi tentang kemungkinan konflik militer berskala luas di kawasan tersebut. Dalam konteks global yang semakin tidak stabil, Indonesia -- sebagai negara besar dengan posisi strategis -- tidak bisa sepenuhnya berada di luar pusaran dinamika geopolitik tersebut.

Namun, muncul pertanyaan di tengah masyarakat: apakah Indonesia benar-benar berada dalam ancaman langsung perang eksternal, atau justru situasi ini lebih berkaitan dengan stabilitas domestik?

Perintah Siaga TNI dan Perspektif Pertahanan Negara


Dalam berbagai kesempatan, TNI menegaskan bahwa kesiapsiagaan militer merupakan bagian dari fungsi pertahanan negara sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Dalam kerangka hukum tersebut, TNI memiliki kewajiban untuk menjaga kesiapsiagaan menghadapi ancaman militer maupun non-militer, termasuk ketidakstabilan geopolitik global yang dapat berdampak pada kawasan Asia Tenggara.

Menurut Pasal 7 UU TNI, tugas pokok TNI adalah:

“Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Karena itu, status kesiapsiagaan militer tidak selalu berarti Indonesia akan terlibat perang, tetapi lebih kepada upaya antisipasi terhadap ketidakpastian global.

Indonesia dan Realitas Kekuatan Militer Regional

Dalam diskursus publik, muncul pula kritik bahwa Indonesia belum memiliki sistem persenjataan strategis tertentu, seperti rudal balistik jarak menengah atau jauh yang dimiliki oleh beberapa negara besar.

Data dari SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) menunjukkan bahwa Indonesia selama ini lebih menitikberatkan modernisasi pada sistem pertahanan udara, kapal perang dan armada laut, pesawat tempur generasi baru, dan teknologi drone dan pengawasan maritim.

Pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Dr. Connie Rahakundini Bakrie, pernah menjelaskan bahwa strategi Indonesia memang lebih menekankan pertahanan defensif dan stabilitas kawasan, bukan doktrin proyeksi kekuatan agresif seperti negara-negara besar.

Sementara itu, analis keamanan dari CSIS Indonesia, Evan Laksmana, menyebut bahwa:

“Indonesia secara tradisional menjalankan kebijakan pertahanan yang bersifat defensif-aktif, yakni menjaga stabilitas kawasan tanpa menjadi bagian dari blok militer tertentu.”

Hubungan Indonesia dengan Iran, Amerika Serikat, dan Israel

Secara diplomatik, Indonesia berada dalam posisi unik. (1) Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Iran yang cukup baik, terutama dalam kerja sama energi dan perdagangan. (2) Indonesia juga memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat, terutama dalam bidang militer, ekonomi, dan pendidikan. (3) sementara itu, Indonesia secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun tetap terlibat dalam berbagai forum internasional yang membahas perdamaian Timur Tengah.

Dalam beberapa forum internasional, Indonesia bahkan sering berperan sebagai mediator diplomatik, terutama dalam isu Palestina.

Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Kemerdekaan ialah hak segala bangsa… dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.”

Apakah Konflik Timur Tengah Berdampak pada Indonesia?

Menurut sejumlah analis geopolitik, dampak terbesar bagi Indonesia kemungkinan bukan berupa ancaman militer langsung, melainkan konsekuensi ekonomi dan politik global.

Beberapa potensi dampak yang sering disebut para ahli antara lain:

1. Gejolak harga energi dunia

Jika konflik Iran meluas, Selat Hormuz—jalur utama pengiriman minyak dunia—bisa terganggu.

Menurut laporan International Energy Agency (IEA), sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati selat tersebut.

Kenaikan harga minyak global otomatis akan memengaruhi harga BBM, inflasi domestik dan biaya logistik nasional.

2. Polaritas geopolitik global

Konflik Iran vs AS-Israel berpotensi memperdalam polarisasi blok kekuatan dunia.

Indonesia harus menjaga keseimbangan diplomasi antara Barat (AS dan sekutunya), Timur (Iran, Rusia, China) dan Dunia Islam.

3. Dinamika politik domestik

Isu Timur Tengah sering kali memicu sentimen politik dan mobilisasi massa di dalam negeri, terutama terkait solidaritas terhadap Palestina.

Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas politik domestik, terutama menjelang momentum politik nasional.

Pandangan Strategis: Indonesia Tidak Berada dalam Ancaman Perang Langsung

Sebagian besar analis menilai bahwa kemungkinan Indonesia menjadi medan konflik langsung sangat kecil.

Geografis Indonesia yang jauh dari Timur Tengah serta kebijakan luar negeri bebas-aktif membuat Indonesia cenderung menjadi aktor diplomasi, bukan pihak konflik.

Profesor hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, pernah menyatakan:

“Peran Indonesia dalam konflik Timur Tengah lebih relevan sebagai kekuatan diplomasi dan mediator moral di dunia internasional.”

Kesimpulan: Antara Kesiapsiagaan dan Realitas Geopolitik

Perintah kesiapsiagaan militer pada dasarnya merupakan bagian dari prosedur pertahanan negara dalam menghadapi ketidakpastian global.

Namun bagi Indonesia, tantangan terbesar bukanlah ancaman perang langsung, melainkan stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, keseimbangan diplomasi global serta menjaga stabilitas politik domestik.

Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, Indonesia dituntut tetap teguh pada prinsip konstitusionalnya: politik luar negeri bebas dan aktif, sekaligus menjaga kepentingan nasional di tengah pusaran konflik global.

Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla.
Pemerhati kebangsaan


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya