Peserta didik menikmati MBG. (Foto: BGN)
Gagasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi melakukan pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multiyears apabila lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melewati batas aman 3 persen patut didukung.
“Defisit APBN kita memang sudah semakin mengkhawatirkan. Defisit APBN 2025 sebesar 2,96% saja merupakan yang tertinggi pascareformasi, dengan mengecualikan masa pandemi,” ujar Anggota DPR RI Anis Byarwati lewat keterangan resminya, Minggu, 8 Maret 2026.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini juga memberikan analisis bahwa naiknya defisit anggaran bukan hanya dari potensi lonjakan harga minyak mentah imbas konflik Iran-Israel-Amerika saja.
“Tetapi dari asumsi pertumbuhan penerimaan perpajakan APBN 2026 yang dipatok terlampau tinggi sebesar 21,5%. Angka ini lebih tinggi dari asumsi tingkat pertumbuhan natural sekitar 7,5%. Maka ada potensi pendapatan negara akan sulit mencapai target dan defisit APBN 2026 berpotensi melebihi 3%, karena target penerimaan pajak meleset,” katanya.
Anis menyebut opsi pemangkasan program MBG cukup masuk akal karena besarnya ukuran anggaran program tersebut mencapai Rp335 triliun. Selain itu, Fitch Ratings juga menyoroti program MBG karena dinilai berpotensi menekan belanja negara dan memperlebar defisit fiskal.
“Apalagi dengan hasil simulasi risiko (stress test) yang dilakukan pemerintah terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia menyentuh US$92 per barel rata-rata per tahun akibat eskalasi konflik,” ungkapnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengingatkan bahwa kemungkinan melebarnya defisit, baik dari sisi internal maupun eksternal, perlu diantisipasi oleh pemerintah.
“Sebelumnya Moody’s Investor Service menyoroti risiko fiskal dan defisit APBN, serupa dengan Fitch Ratings yang menyebut defisit anggaran diproyeksikan sekitar 2,9% pada tahun 2026, di atas target APBN 2,69%,” katanya.
Legislator PKS ini mengungkapkan bahwa opsi kebijakan apa pun yang diambil oleh pemerintah harus memiliki dampak paling minimum.
“Menaikkan administered price atau harga yang diatur pemerintah, seperti BBM, LPG, atau listrik, akan semakin menekan dan menurunkan daya beli masyarakat yang belum pulih. Sehingga pilihan memangkas atau melakukan penyesuaian program diyakini lebih rasional, seperti memangkas anggaran program MBG dan menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multiyears,” tandasnya.
