Berita

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani (Foto: Dokumen KP2MI)

Politik

Wamen P2MI: Iran Bukan Negara Penempatan Resmi PMI

SABTU, 07 MARET 2026 | 12:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Iran bukan merupakan negara penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Karena itu, hingga saat ini pemerintah belum menerima laporan adanya PMI yang terdampak serangan Amerika Serikat dan Israel ke negara tersebut.

“Iran itu bukan negara penempatan pekerja migran Indonesia. Belum ada laporan atau aduan terkait pekerja migran Indonesia yang terdampak konflik di Timur Tengah,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dalam keterangannya, Sabtu, 6 Maret 2026.

Christina menjelaskan, apabila terdapat warga negara Indonesia yang bekerja di Iran, kemungkinan besar mereka tidak tercatat dalam sistem penempatan resmi pemerintah.


“Kemungkinan besar mereka masuk secara nonprosedural atau tidak tercatat dalam sistem penempatan kami,” imbuhnya.

Ia menambahkan, jumlah warga negara Indonesia yang berada di Iran, termasuk yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, diperkirakan tidak sampai 200 orang.

Meski demikian, Kementerian P2MI akan terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

“Kami berharap situasi tetap kondusif. Pemerintah selalu siap jika sampai terjadi kondisi darurat yang memerlukan langkah evakuasi. Mekanisme tersebut sudah dipertimbangkan dan dipersiapkan,” ujarnya.

Christina juga menyebut Kementerian P2MI telah berkoordinasi intensif dengan perwakilan Indonesia di sejumlah negara Timur Tengah guna memantau situasi sekaligus memastikan kesiapan langkah mitigasi jika diperlukan.

“Kami juga sudah membuka hotline serta membentuk crisis center untuk menerima laporan atau aduan dari masyarakat,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu optimistis pemerintah mampu bertindak cepat apabila diperlukan, mengingat Indonesia memiliki pengalaman dalam mengevakuasi warga negara dari wilayah konflik.

“Indonesia sudah beberapa kali melakukan evakuasi warga negara dari wilayah konflik. Jadi, jika memang diperlukan, pemerintah pasti bergerak untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia,” pungkasnya.

Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

UPDATE

Wali Kota Agustina Instruksikan Perbaikan Jalan Rusak Akibat Tonase Berlebih

Kamis, 28 Mei 2026 | 20:08

Dua Pelaku Curanmor Modus Mengaku Paranormal Ditangkap

Kamis, 28 Mei 2026 | 19:39

Daftar Tanggal Merah Juni 2026 Lengkap, Catat Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama

Kamis, 28 Mei 2026 | 19:14

Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH BPNT Mei 2026

Kamis, 28 Mei 2026 | 19:14

Anies-Mahfud MD, Pasangan Terbaik Pilpres 2029

Kamis, 28 Mei 2026 | 18:53

Fenomena Langka Blue Moon Muncul 31 Mei 2026, Catat Jamnya di Indonesia

Kamis, 28 Mei 2026 | 18:27

MBG Pasti Meroket jika Tanpa Copet

Kamis, 28 Mei 2026 | 18:25

Warga Kayumanis Bogor Semringah Terima Sapi Bantuan Presiden

Kamis, 28 Mei 2026 | 18:19

11 Orang Terjaring Operasi Cipkon di Jakpus

Kamis, 28 Mei 2026 | 18:05

5 Cara Menyimpan Daging Kurban di Chiller dan Freezer agar Awet Berbulan-bulan

Kamis, 28 Mei 2026 | 17:47

Selengkapnya