Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa). (Foto: Dok Pribadi)
Pemerintah Indonesia dinilai sedang berada dalam fase darurat komunikasi publik. Kondisi ini, membuat berbagai kebijakan dan pesan strategis dari pemerintah sulit dipahami masyarakat luas.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menjelaskan, darurat komunikasi tersebut tercermin dari banyaknya salah tafsir publik terhadap pernyataan pemerintah.
Contohnya, pernyataan stok BBM hanya bertahan 20 hari yang tidak dijelaskan lebih lanjut. Padahal, menurutnya, ada perjanjian dengan Amerika Serikat yang disebut bisa memenuhi 80 persen kebutuhan BBM nasional.
“Gara-gara darurat komunikasi ini, pesan-pesan dan strategi politik Pak Prabowo tidak tersampaikan dengan baik sehingga rakyat banyak salah paham,” kata Hensa kepada wartawan, Jumat, 6 Maret 2026.
Hensa menilai Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan strategi yang disebut oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad itu sebagai “politik berselancar”. Strategi ini, sengaja membiarkan ruang kritik dan hujatan demi mencapai tujuan yang lebih besar.
“Saya memahami bahwa politik Pak Prabowo yang berselancar itu membiarkan dirinya dihujat oleh sebagian masyarakat, tapi demi menyelamatkan bangsanya, lebih menyelamatkan rakyatnya,” ujar Hensa.
Dia melihat adanya kesenjangan pemahaman antara masyarakat dengan maksud sebenarnya dari strategi tersebut. Ia melihat, apa yang tampak sebagai kelemahan, justru merupakan bagian dari pendekatan politik yang sedang dijalankan Prabowo.
Masyarakat, kata Hensa, sebaiknya menunggu penjelasan resmi dari pemerintah sebelum menarik kesimpulan lebih jauh.
“Dasco menyampaikan, politik berselancar ini ditengarai bisa memenuhi kebutuhan BBM kita sampai puluhan persen, karena perjanjian dengan Amerika Serikat. Ada 1.080 komoditi yang 0 persen,” kata Hensa.
“Maka dari itu rakyat harus melihat, bila memang politik berselancar ini berjalan, maka ini mungkin adalah strategi yang terbaik menurut Prabowo yang bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia, menyelamatkan Indonesia sekaligus, apa lagi saat zaman perang seperti saat ini,” jelasnya.
Namun, ironisnya, strategi yang disebut bisa menyelamatkan ekonomi itu justru terhalang oleh komunikasi pemerintah yang sedang darurat. Akibatnya, niat baik dan manfaat jangka panjang sulit dipahami publik.
Pemerintah dinilai perlu segera memberikan penjelasan yang lebih terbuka dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud Dasco dengan politik berselancar Prabowo.
“Sebaiknya kita tunggu penjelasan dari pemerintah tentang politik berselancar Pak Prabowo ini sehingga tidak ada kesalahpahaman dan semuanya bersatu juga guyub demi Indonesia yang lebih baik,” pungkas Hensa.
