Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)
Genap setahun berdiri, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) justru dihadapkan pada rapor merah. Kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencatat angka terburuk dalam 17 tahun terakhir, hanya sekitar 28 persen.
Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai kondisi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan strategi yang salah kaprah sejak awal.
"Danantara didirikan untuk mengefisienkan BUMN, tapi faktanya justru mendirikan perusahaan-perusahaan baru yang bisnisnya saling bertabrakan dengan BUMN yang sudah ada. Ini bukan konsolidasi, ini menambah masalah," tegas Herry dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa malam, 3 Maret 2026.
Padahal, harapan awal pembentukan Danantara sangat besar. Pemerintah menargetkan kontribusi investasi melampaui 30 persen terhadap PDB - level yang dicapai Vietnam, India, dan China sehingga pertumbuhan ekonomi mereka bisa lepas dari angka 5 persen. Namun angka 28 persen yang dicapai justru jauh dari harapan itu, dan bahkan lebih rendah dari posisi sebelumnya yang pernah menyentuh 29-30 persen.
Di balik angka itu, potret BUMN yang menjadi portofolio utama Danantara tidak kalah memprihatinkan. COO Danantara Dony Oskaria mengungkapkan bahwa dari 1.046 perusahaan BUMN termasuk anak, cucu, hingga cicit BUMN, sekitar 52 persen merugi dan mengakibatkan negara kehilangan sekitar Rp50 triliun per tahun akibat inefisiensi pengelolaan.
Ironisnya, dari lebih dari seribu perusahaan itu, hanya delapan yang menjadi penyumbang 95 persen dividen negara, kurang dari 1 persen dari keseluruhan entitas.
Herry menyebut kondisi ini sebagai akibat langsung dari tata kelola yang tidak berubah.
"Lihat saja BUMN Karya, banyak yang merugi tapi konsolidasinya sampai hari ini masih belum jelas. Belum lagi banyak sekali BUMN yang bisnisnya tumpang tindih, ada yang core-nya migas tapi punya hotel, ada yang pertambangan tapi punya air kemasan. Semuanya saling bertabrakan dan tidak efisien," jelasnya.
Bukannya menyelesaikan tumpang tindih itu, Danantara justru menambah entitas baru. Agrinas, BUMN baru di bawah Danantara, belakangan menuai kontroversi setelah berencana mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga dari India senilai Rp24,66 triliun menggunakan dana APBN multiyears untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta rencana itu dibatalkan karena berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun dan menurunkan pendapatan masyarakat senilai Rp39 triliun.
"Agrinas itu perusahaan baru yang harusnya mendorong kedaulatan pangan, tapi malah impor mobil dari India. Sementara Perminas yang juga dibentuk Danantara jelas-jelas bertabrakan dengan MIND.ID dan bisnis di bawah Pertamina. Ini yang saya sebut strategi yang salah kaprah," ujar Herry.
Dari sisi investasi asing, situasinya juga memburuk. Sejak kuartal I 2025, Penanaman Modal Asing (PMA) mulai kalah dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sebuah tren yang belum pernah terjadi secara konsisten sejak 2020-2024.
Pada kuartal III 2025, realisasi PMA tercatat Rp212 triliun, turun 8,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Bagi Herry, melemahnya kepercayaan investor asing adalah sinyal serius.
"Kalau investasi asing sudah ambyar, artinya asing sudah kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia. Target Presiden agar ekonomi tumbuh 8 persen di 2029 hanya akan jadi ilusi kalau mesin Danantara tidak segera diperbaiki," tegasnya.
Herry juga menyoroti kebijakan Danantara yang menaikkan target dividen dari BUMN, padahal kinerja sebagian besar BUMN sedang melemah. Pada 2025, Danantara mengantongi sekitar Rp 80 triliun dari dividen BUMN, dan tahun ini menargetkan lebih besar lagi.
"Meminta dividen lebih besar dari BUMN yang mayoritas sedang merugi itu sama saja memeras perusahaan yang sedang sekarat. Uangnya lari ke mana, untuk investasi apa, itu yang harus dipertanggungjawabkan," tegasnya lagi.
Dengan lebih dari separuh BUMN masih merugi, konsolidasi yang belum tuntas, investasi asing yang menyusut, dan strategi yang dinilai kontraproduktif, Herry menjelaskan bahwa Danantara belum berada di jalur yang benar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melampaui 5 persen, apalagi mengejar target ambisius 8 persen pada 2029.
"Kalau konsolidasi BUMN saja belum beres, bagaimana Danantara bisa jadi mesin pertumbuhan ekonomi? Ini bukan soal mesin yang belum panas, tapi soal arah yang salah sejak awal," pungkas Herry.
