Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. (Foto: Tim Eddy Soeparno)

Politik

Waka MPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Gejolak Selat Hormuz pada APBN

SENIN, 02 MARET 2026 | 17:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Meningkatnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel, harus benar-benar diperhatikan pemerintah Indonesia. 

Dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, situasi ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas pasokan energi global, termasuk Indonesia yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor minyak mentah dan bahan bakar minyak.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia. Ketika konflik meningkat dan risiko gangguan distribusi membesar, pasar energi internasional biasanya merespons dengan lonjakan harga.


“Gejolak di Selat Hormuz bukan hanya isu geopolitik regional tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap harga minyak dunia. Jika harga minyak melonjak tajam, maka tekanan terhadap APBN kita,” kata Eddy kepada wartawan, Senin 2 Maret 2026.

Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dalam jumlah signifikan sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. 

Katanya, kenaikan harga minyak mentah berdampak pada fiskal negara sekaligus berpotensi menekan daya beli masyarakat serta meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor.

“Saat ini ketergantungan pada energi fosil dari sumber impor membuat ruang fiskal kita mudah tertekan ketika terjadi krisis global," tuturnya.

Wakil Ketua Umum PAN ini juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif jangka pendek guna menjaga stabilitas APBN, termasuk penguatan cadangan energi nasional sebagai upaya mitigasi lonjakan harga minyak global.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa gejolak global tidak langsung membebani masyarakat. Kebijakan fiskal dan energi harus disinergikan agar tekanan eksternal dapat diredam,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya