Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. (Foto: Tim Eddy Soeparno)

Politik

Waka MPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Gejolak Selat Hormuz pada APBN

SENIN, 02 MARET 2026 | 17:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Meningkatnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel, harus benar-benar diperhatikan pemerintah Indonesia. 

Dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, situasi ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas pasokan energi global, termasuk Indonesia yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor minyak mentah dan bahan bakar minyak.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia. Ketika konflik meningkat dan risiko gangguan distribusi membesar, pasar energi internasional biasanya merespons dengan lonjakan harga.


“Gejolak di Selat Hormuz bukan hanya isu geopolitik regional tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap harga minyak dunia. Jika harga minyak melonjak tajam, maka tekanan terhadap APBN kita,” kata Eddy kepada wartawan, Senin 2 Maret 2026.

Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dalam jumlah signifikan sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. 

Katanya, kenaikan harga minyak mentah berdampak pada fiskal negara sekaligus berpotensi menekan daya beli masyarakat serta meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor.

“Saat ini ketergantungan pada energi fosil dari sumber impor membuat ruang fiskal kita mudah tertekan ketika terjadi krisis global," tuturnya.

Wakil Ketua Umum PAN ini juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif jangka pendek guna menjaga stabilitas APBN, termasuk penguatan cadangan energi nasional sebagai upaya mitigasi lonjakan harga minyak global.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa gejolak global tidak langsung membebani masyarakat. Kebijakan fiskal dan energi harus disinergikan agar tekanan eksternal dapat diredam,” pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya