Berita

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube CNBC)

Bisnis

Indonesia Hadapi Tarif Panel Surya AS, DEN Tegaskan Strategi Antisipasi

SENIN, 02 MARET 2026 | 13:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat (AS) menerapkan tarif tinggi, lebih dari 100 persen, terhadap produk panel surya asal Indonesia. 

Kebijakan ini muncul di tengah kekhawatiran AS terkait praktik perdagangan yang disebut transshipment, di mana produk dari negara yang dikenakan tarif tinggi, seperti Tiongkok atau Vietnam, masuk ke Indonesia, kemudian dikirim ke Amerika seolah-olah berasal dari Indonesia. 

Selain itu, lonjakan ekspor panel surya Indonesia akibat pengalihan perdagangan (trade diversion) juga memicu perhatian pihak AS.


Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menekankan pentingnya pengelolaan kebijakan ini secara hati-hati agar tidak merugikan Indonesia. Dalam wawancara di siaran CNBC Indonesia, Mari menilai kebijakan tersebut tidak lepas dari kekhawatiran pemerintah AS terhadap potensi praktik transshipment dan lonjakan ekspor yang signifikan.

“Intinya, kemungkinan ada faktor kekhawatiran dari pihak Amerika Serikat. Kita juga tentu tidak menginginkan praktik yang disebut sebagai transshipment,” ujarnya, dikutip redaksi, Senin 2 Maret 2026.

Ia menjelaskan bahwa transshipment terjadi ketika produk dari negara yang dikenakan tarif tinggi dikemas ulang di Indonesia dan diekspor ke AS seolah berasal dari Indonesia, yang jelas melanggar aturan perdagangan internasional.

Namun dalam kasus panel surya, Mari menilai lonjakan ekspor Indonesia sebagian besar disebabkan oleh pengalihan perdagangan dari negara-negara yang sebelumnya menjadi target tarif AS.

“Memang ada produksi panel surya di Indonesia, tetapi lonjakan ekspor tersebut bisa memicu kekhawatiran,” jelasnya.

Tarif tinggi AS diterapkan melalui instrumen anti-dumping dan countervailing duty (bea masuk anti-subsidi), yang berarti Indonesia dianggap menjual produk di bawah harga normal atau mendapatkan subsidi yang memengaruhi harga pasar.

“Biasanya tuduhan seperti ini muncul ketika ada lonjakan impor yang signifikan. Jadi, situasi ini memang perlu kita kelola dengan baik,” tambah Mari.

Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan perjanjian perdagangan Indonesia–Amerika Serikat, termasuk kewajiban impor energi dari AS, dengan prinsip bahwa barang harus tersedia dan harganya bersifat komersial, agar Indonesia tidak dirugikan.

Mengenai keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan tarif resiprokal yang sebelumnya diterapkan Presiden Donald Trump, Mari menekankan bahwa keputusan tersebut tidak otomatis membatalkan perjanjian yang sudah disepakati. Namun, tarif 19% yang tercantum dalam perjanjian tidak lagi berlaku, sehingga diperlukan amendemen.

“Kita juga perlu kejelasan, karena Indonesia sudah memberikan berbagai akses pasar dan pengurangan hambatan non-tarif. Tentu kita perlu tahu apa yang kita peroleh sebagai imbalannya,” ujarnya.

Menurut Mari, posisi Indonesia relatif lebih menguntungkan dibanding negara yang belum memiliki perjanjian serupa dengan AS, karena memberikan kepastian jangka panjang dan peluang membangun kemitraan strategis. Pemerintah akan memanfaatkan masa jeda untuk melakukan penyesuaian agar tetap memperoleh tarif kompetitif bagi produk padat karya dan komoditas strategis Indonesia.

“Keunggulan bagi Indonesia adalah adanya kepastian jangka panjang serta peluang membangun kemitraan strategis dengan Amerika Serikat,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya