Berita

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo. (Foto: Tangkapan Layar TVR Parlemen)

Politik

Menteri PU Ungkap Skandal di Balik Mundurnya Dua Dirjen

MINGGU, 01 MARET 2026 | 17:51 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Misteri di balik pengunduran diri dua Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai terang.

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut, ada indikasi kerugian negara hingga sekitar Rp1 triliun berkaitan jajaran Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air (SDA).

Indikasi ini sudah tercium sejak awal 2025 saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua kali melayangkan surat temuan penyimpangan anggaran.


“BPK berkirim surat ke saya dua kali. Januari 2025 dicantumkan kerugian negara hampir Rp3 triliun. Saya beri waktu sampai Juli 2025 untuk ditindaklanjuti, tetapi tidak ada respons dari Sekjen maupun Inspektorat Jenderal saat itu,” ujar Dody di Semarang, Minggu, 1 Maret 2026.

Surat kedua diterima pada Agustus 2025 berisi nilai kerugian negara menurun menjadi sekitar Rp1 triliun. BPK juga merekomendasikan pembentukan majelis ad hoc serta satuan tugas percepatan pengembalian kerugian negara.

Namun lambatnya respons birokrasi internal membuat Dody memutuskan mengambil alih langsung proses pembenahan di lingkungan kementeriannya.

“Saya tidak bisa membersihkan rumah kalau sapu saya kotor. Saya melihat di Inspektorat Jenderal pun tidak semuanya bersih,” tegasnya.

Dody menyebut pengunduran diri Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen SDA Dwi Purwantoro bukan tiba-tiba. Pengunduran diri terjadi setelah data awal hasil audit disampaikan kepada masing-masing pejabat.

“Ketika data awal saya sampaikan, mereka memilih mengundurkan diri. Ini sesuai arahan Presiden, kalau tidak sanggup bersih, mundur atau akan dimundurkan,” tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya