Berita

Ilustrasi Logo PDIP. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

PDIP Seruduk MBG Demi Raih Simpati Pemilih Oposisi di 2029

SABTU, 28 FEBRUARI 2026 | 02:01 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Instruksi yang dikeluarkan PDIP kepada kader-kadernya agar tidak berbisnis Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap sebagai bagian dari manuver untuk meraih simpati pemilih kelompok oposisi Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Founder Citra Institute, Yusak Farchan menyoroti Surat Edaran (SE) DPP PDIP tertanggal 24 Februari 2026 yang berisi pernyataan sikap partai soal Program MBG. 

"Kalau melihat redaksi suratnya, PDIP tidak menolak program MBG. PDIP hanya melarang kader atau anggotanya berbisnis, mengkomersilkan atau mencari keuntungan dari MBG," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.


Melalui surat pernyataan larangan kepada kader-kadernya, menurut Yusak PDIP sedang menunjukan citra positif mendukung ketidaksetujuan masyarakat terhadap MBG.

Dengan menampakan gambaran sikap yang punya kesan pro rakyat, Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini, PDIP mulai menyiapkan amunisi untuk pertarungan politik di 2029 dengan petahana Presiden Prabowo. 

"PDIP sedang berupaya meraih simpati publik dengan menunggangi suara-suara sumbang dari kelompok yang menolak atau mengkritik MBG," tuturnya.

Oleh karena itu, Yusak memperkirakan PDIP sedang mengkonsolidasikan ulang basis-basis politik di akar rumput, supaya tidak kecolongan di Pemilu 2029 dari Partai Gerindra.

"PDIP sedang bermanuver untuk merawat pasar pemilih dari kelompok-kelompok kritis-oposisinya Prabowo," demikian Yusak menambahkan.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya