Bupati Pati, Sudewo. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)
Belasan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mendapatkan giliran dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian formasi jabatan perangkat desa.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, hari ini, Jumat, 27 Februari 2026, tim penyidik memanggil 12 orang sebagai saksi.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polrestabes Semarang," kata Budi kepada wartawan, Jumat siang, 27 Februari 2026.
Saksi-saksi yang dipanggil, yakni Joko Waluyo selaku Kades Kedalingan, Sri Suharti selaku Kades Karangmulyo, Darsono selaku Kades Sitirejo, Suko selaku Kades Larangan, Padmo Dwi H. selaku Kades Maitan, Masito selaku Kades Pakis, Suwono selaku Kades Tambahagung.
Selanjutnya, Mat Kosim selaku Kades Mojomulyo, Sukiman selaku Kades Mencon yang juga Ketua Paguyuban Kades se-Kecamatan Puncakwangi, M Sulistiono selaku Kades Wukirsari, Sumali selaku Kades Srikaton, dan Mahfud selaku Kades Sumberarum.
Pada Selasa, 20 Januari 2025, KPK menetapkan 4 dari 8 orang yang terjaring OTT sebagai tersangka, yakni Sudewo selaku Bupati Pati periode 2025-2030, Abdul Suyono selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan, Sumarniono selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken, dan Karjan selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken.
Dari OTT tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp2,6 miliar yang disimpan di karung.
Dalam perkaranya, pada akhir 2025, Pemkab Pati mengumumkan akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026. Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan. Saat ini, diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong.
Atas informasi tersebut, diduga dimanfaatkan Sudewo bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses (timses) atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para Caperdes.
