Berita

Anies Baswedan menghadiri diskusi Safari Iman Ramadhan 1447 H, Masjid Ulil Albab UII, Yogyakarta, Jumat 20 Februari 2026.(Foto: Facebook Anies Baswedan)

Publika

Kecerdasan dan Delegitimasi Nama Anies Baswedan

RABU, 25 FEBRUARI 2026 | 00:05 WIB

DI panggung politik Indonesia, Anies Baswedan sering disebut “cuma pintar bicara” atau “sekadar omon-omon”. 

Kalimat itu diulang terus sampai terdengar seperti kebenaran.

Tapi sebenarnya, dari mana label itu datang?


Setiap kali Anies berbicara dengan runtut, membawa data, menyusun argumen dengan rapi, tidak semua orang merespons dengan bantahan yang setara. 

Ada yang merasa tertantang. Ada yang merasa tidak nyaman. Ada yang merasa tidak mampu mengikuti cara berpikir yang sama.

Ketika tidak mampu membalas dengan argumen, cara paling mudah adalah memberi label.

Lebih gampang bilang “omon-omon” daripada membuka laporan kebijakan.

Lebih mudah mengejek daripada membaca angka.
Lebih praktis meremehkan daripada menyusun bantahan yang serius.

Dan yang paling sering mengulang label itu bukanlah publik luas, melainkan sekelompok orang yang bekerja dengan pola yang sama, kalimat yang sama, dan narasi yang seragam. 

Mereka tidak membahas data. Mereka tidak membedah kebijakan. Mereka hanya memastikan satu frasa terus berputar.

Menyebut Anies hanya pintar bicara tanpa membahas kebijakannya, tanpa melihat capaian, tanpa membandingkan data, bukanlah kritik yang matang. 

Itu sekadar upaya mereduksi figur melalui pengulangan.

Kritik terhadap kebijakan tentu sah. Evaluasi kinerja tentu wajar. 

Tetapi jika yang dilakukan hanya mengulang ejekan tanpa substansi, itu bukan diskusi. Itu penggiringan opini.

Untuk membantah Anies secara serius, seseorang harus mau membaca. Harus mau melihat data banjir, integrasi transportasi, memahami data anggaran, dan kebijakan secara utuh. 

Itu butuh usaha. Dan tidak semua orang mau berusaha.

Di media sosial, kalimat pendek memang lebih cepat menyebar. Tapi pengulangan yang terkoordinasi bukanlah bukti kebenaran. 

Ia hanya bukti bahwa ada orkestrasi narasi.
Selebihnya adalah kaum yang memang memiliki keterbatasan dalam berfikir. 

Kalau ada yang tersinggung oleh tulisan ini, mungkin bukan karena isinya keliru. 

Tapi karena label yang selama ini diulang oleh mereka ternyata tidak pernah benar-benar diuji dengan data. 

Lalu ketika beradu argumen secara langsung yang nampak nyata hanya kedunguan mereka.

Geisz Chalifah
Pegiat demokrasi

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya