Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo berfoto di samping proyek kereta cepat. (Foto: Dok. KAI)

Bisnis

Indef: Whoosh Merugikan karena Baru Balik Modal 100 Tahun

SENIN, 23 FEBRUARI 2026 | 17:12 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai proyek kereta cepat Whoosh perlu dievaluasi mendalam lantaran balik modal atau payback period bisa mencapai 100 tahun.

"Jumlah utang yang ditanggung pemerintah untuk Whoosh dan potensi penerimaan dari Whoosh ini gap-nya sangatlah besar," ujar Ekonom Indef, Esther Sri Astuti dalam keterangan tertulisnya, Senin, 23 Februari 2026.

Ester menjelaskan, pengawasan terhadap pengelolaan kereta cepat dapat dilakukan dengan cara sederhana, yakni membandingkan kualitas barang atau hasil pekerjaan yang diterima dengan harga pasar yang berlaku.


Langkah tersebut bisa menjadi indikator awal untuk mendeteksi adanya penyimpangan.

Menurut Esther, strategi utama untuk meminimalkan potensi kerugian adalah melalui monitoring dan evaluasi proyek secara konsisten. Apabila ditemukan kejanggalan, maka harus diikuti dengan penegakan hukum.

Selain persoalan tata kelola, Esther juga menyoroti aspek pembiayaan proyek Whoosh.

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai konsorsium pemegang 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) ditaksir mengalami kerugian hingga Rp4 triliun lebih.

Berdasarkan perhitungan dari tingkat okupansi Whoosh saat ini, periode balik modal proyek membutuhkan waktu yang sangat lama.

"Ini mengakibatkan tingkat pengembalian (payback period) proyek Whoosh sangat lama. Saya pernah menghitung sekitar lebih 100 tahun lebih dengan tingkat okupansi Whoosh seperti sekarang," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya